Ketemu Dubes AS, Gubernur Papua Minta Freeport Bikin Smelter

Pembangunan smelter bisa mendongkrak kesejahteraan warga Papua.

oleh Katharina Janur diperbarui 10 Jun 2014, 17:24 WIB
Diterbitkan 10 Jun 2014, 17:24 WIB
Tambang Freeport
Ilustrasi Pertambangan (Foto:Antara)

Liputan6.com, Jayapura- Gubernur Papua Lukas Enembe meminta PT Freeport Indonesia membangun pabrik pengolahan dan pemurnian (smelter) mineral di Papua. Pasalnya, pembangunan smelter bisa mendongkrak kesejahteraan warga Papua.

"Smelter Freeport harus dibangun di Papua. Jika ini direalisasi, maka akan membuka kawasan industri baru. Jika ini berkembang, maka pabrikan besi tua Freeport juga bisa diolah disini dan disuplai kembali di Papua," ungkap Lukas saat bertemu dengan Dubes Amerika Serikat untuk Indonesia, Robert Blake di Jayapura, Selasa (10/6/2014).

Tak hanya itu, keberadaan smelter itu juga bisa mendorong pembangunan proyek kelistrikan di Bumi Cenderawasih. Dengan begitu, jumlah masyarakat Papua yang bisa menikmati listrik juga terus meningkat.

"Pembangunan smelter di Papua juga telah tertuang di dalam Undang-undang (UU) Pemerintahan Papua yang saat ini dalam pembahasan oleh tim asistensi oleh Pemerintah daerah dan Pemerintah pusat. Semoga UU ini dapat disahkan pada Agustus mendatang, sehingga kami juga memiliki dasar untuk pembentukan smelter ini," urainya.

Dubes AS untuk Indonesia Robert Blake menuturkan, selama beroperasi di Kabupaten Mimika, Freeport telah memberikan kontribusi ekonomi ke masyarakat Papua dan masyarakat Indonesia pada umumnya.

"Dalam waktu dekat, renegosiasi ini akan dilakukan dalam waktu dekat dan kami harap akan ada persetujuan yang akan menguntungkan semua pihak. Besok kami akan melihat langsung beroperasinya PT Freeport itu dan bagaimana kegiatan CSR mereka selama ini," jelasnya.

Selama kunjungannya ke Papua, lanjut Blake, pihaknya memiliki banyak program bagi kepentingan warga Papua, diantaranya program bantuan di bidang kesehatan, pendidikan, tata kelola hutan dan perlindungan kelautan.

"Kesempatan kami ke Papua, salah satunya juga untuk melihat apakah ada kemungkinan perusahaan Amerika Serikat lainnya untuk berinvestasi di Papua," katanya. (Katharina Janur/Ndw)

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya