Liputan6.com, Jakarta - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono hari ini menggelar Rapat Terbatas dengan jajaran menteri bidang ekonomi di Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II di Istana Kepresidenan, Jakarta.
Dalam agendanya, Presiden akan mengambil keputusan mengenai dua hal yaitu terkait pengerjaan proyek kabel bawah laut yang menghubungkan Sumatra dan Jawa, dan keputusan hasil negosiasi kontrak blok penghasil gas Tangguh dengan China.
SBY mengatakan, proyek kabel bawah tanah ini menjadi salah satu proyek strategis dalam masa kepemimpinannya, dan hal ini akan berguna bagi pemerintahan selanjutnya.
"Ini idenya terkait bagaimana di masa depan untuk bisa lebih efisien. Memang keputusan kita ini dampaknya di tahun mendatang, tapi ini menjadi tugas dan kewajiban moral kita untuk menjadi lebih baik bagi bangsa kita," ungkap SBY di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (30/6/2014).
Mengenai kabel bawah tanah, saat ini Indonesia tengah mencari pinjaman sebesar US$ 929 juta dari Jepang untuk meneruskan proyek kabel bawah laut tersebut di tahap III dan IV.
Sementara itu, kedua, SBY meminta laporan kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Chairul Tanjung dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Jero Wacik mengenai hasil renegosiasi kontrak harga gas di Blok Tangguh dengan pembeli asal Fujian, China..
Renegosiasi itu harus dilakukan karena harga jual gas Tanggguh pada 2002 dijual terlalu rendah yaitu US$ 2,7 per juta british thermal unit (mmbtu). Ternyata, lanjut dia, untuk mengubah kontrak itu tidak mudah. Oleh karena itu pemerintah masih terus berjuang.
"Tahun 2012, kembali saya mengingatkan Tiongkok saat bertemu Perdana Menteri, bahwa negosiasi blok tangguh itu penting, Indonesia tidak ingin merugi. Alhamdulillah katanya belakangan sudah ada perkembangan, shingga memungkinkan lompatan penerimaan kita bisa 400 persen," jelas SBY.
Turut hadir dalam Rapat Terbatas tersebut adalah Menteri Pertanian Suswono, Menteri BUMN Dahlan Iskan, Menteri Perhubungan EE Mangindaan, Menteri Bappenas Armida Alisyahbana, Kapolri Komjenpol Sutarman, dan beberapa jajaran Menteri Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II lainnya. (Yas/Ndw)