Nasib Proyek Kereta Cepat Shinkansen Ada di Tangan Jokowi

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memastikan kelanjutan proyek kereta api cepat atau Shinkansen rute Jakarta-Bandung sepenuhnya berada di tangan Presiden baru Joko Widodo (Jokowi). Pemerintahan mendatang diminta mampu mengambil keputusan strategis terkait pembangunan proyek tersebut.

Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Kementerian Koordinator Perekonomian, Lucky Eko  Wuryanto, menyatakan pemerintah menolak keterikatan dengan pihak Jepang dalam pembangunan proyek kereta api cepat ini.

Menurutnya, penegasan tersebut pernah disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Chairul Tanjung. Pria yang akrab disapa CT itu sebelumnya mengatakan, Jepang menawarkan bantuan studi kelayakan (feasibility study/FS), namun terikat juga dalam bentuk pendanaan dan sebagainya.

"Arahan dari Pak CT ini kita akan sampaikan kepada pihak Jepang," ucap Lucky saat berbincang dengan Liputan6.com, seperti ditulis Sabtu (23/8/2014).  

Lebih jauh dia menjelaskan, saat ini pemerintahan SBY baru menggarap studi kelayakan tahap awal, seperti pemilihan rute Jakarta-Bandung, survei perkiraan penumpang, serta perbandingan teknologi Jepang, Eropa, Korea dan Tiongkok.     

"Sementara soal engineering, desain dan sebagainya akan diselesaikan pada FS tahap berikutnya di masa pemerintahan baru, termasuk keputusan strategis yakni aspek finansial sampai siapa yang akan melaksanakan tender," ujarnya.

Kereta api cepat Jakarta-Bandung masuk dalam 25 proyek infrastruktur prioritas yang akan disodorkan ke Presiden Jokowi. Kereta tersebut merupakan bagian dari pengembangan High Speed Railway (HSR) Jakarta-Surabaya.

Kereta ini akan menggunakan jalur khusus (terpisah dengan kereta api eksisting) yang dapat mengakomodasi kecepatan tinggi hingga 300 km per jam. Dengan begitu, Jakarta-Bandung dapat ditempuh hanya dalam waktu 37 menit.

Dari data Bappenas, estimasi sementara biaya HSR Jakarta-Bandung-Gedebage sebesar Rp 57 triliun. Terdiri dari pekerjaan sipil, fasilitas rolling stocks, stasiun dan pembebasan lahan.  (Fik/Ndw)