Retribusi Daerah Bakal Dihapus di Pelabuhan

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Perhubungan meminta pemerintah daerah (Pemda) memangkas retribusi di pelabuhan yang dirasa tidak perlu. Pemangkasan itu ditujukan untuk mengurangi beban biaya logistik.

Wakil Menteri Perhubungan (Wamenhub) Bambang Susantono menerangkan, retribusi itu seperti beban biaya yang termasuk pada Peraturan Daerah.

"Misalnya ada Perda-perda yang membebani ataupun meminta pelayaran tertentu untuk membayar proses-proses yang berlangsung di pelabuhan," kata dia di Jakarta, Rabu (10/9/2014).

Dia mengaku telah melakukan pembicaraan ini dengan pemerintah daerah. Dari hasil pembicaraan tersebut, para pemerintah daerah menyetujui untuk menghilangkan pungutan yang dirasa tidak perlu tersebut.

"Hasil diskusi terbatas kami dengan beberapa pimpinan daerah mereka menyatakan bahwa sejauh ini untuk memajukan daerah tersebut maka pungutan sebetulnya bisa dihilangkan," ungkapnya.

Pihaknya meyakinkan, pemangkasan retribusi daerah di pelabuhan tak akan membuat penerimaan daerah berkurang. Justru menurut Bambang, dengan pemangkasan itu akan menjalankan roda perekonomian sehingga menambah pemasukan daerah.

"Justru ekonomi daerah yang meningkat. Itu secara tidak langsung akan meningkatkan ekonomi daerah," kata Bambang. (Amd/Ahm)

*Bagi Anda yang ingin mengikuti simulasi tes CPNS dengan sistem CAT online, Anda bisa mengaksesnya di Liputan6.com melalui simulasicat.liputan6.com. Selamat mencoba!