10 Kementerian/Lembaga Butuh Uang Dukung Program Jokowi

Liputan6.com, Jakarta - Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas) menyatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) masih kekurangan dana sebesar Rp 92,74 triliun untuk mewujudkan program-programnya di tahun depan. Tambahan anggaran diperlukan untuk membiayai program bidang infrastruktur di 10 Kementerian/Lembaga (K/L).

Dalam catatan Bappenas yang diterima Liputan6.com, seperti ditulis Senin (15/9/2014), anggaran bidang infrastruktur yang tersedia di RAPBN 2015 sebesar Rp 143,90 triliun. Sementara total kebutuhan mencapai Rp 236,64 triliun. Dengan demikian, ada gap atau kekurangan sebesar Rp 92,74 triliun.

Kebutuhan anggaran merupakan hasil usulan Kementerian/Lembaga (K/L) pada trilateral meeting. Meliputi 10 K/L, yaitu :

1. Kementerian Pekerjaan Umum membutuhkan anggaran bidang infrastruktur tahun depan senilai Rp 123,32 triliun. Sedangkan anggaran yang ada sebesar Rp 74,2 triliun, sehingga terjadi gap sebesar Rp 49,07 triliun.

2. Kementerian Perhubungan dengan jumlah anggaran tersedia Rp 44,63 triliun dan kebutuhan mencapai Rp 72,33 triliun. Kekurangannya Rp 27,94 triliun.

3. Kementerian Perumahan Rakyat memerlukan tambahan dana sebesar Rp 7,56 triliun. Sebab kebutuhan proyek bidang infrastruktur tahun depan senilai Rp 12,16 triliun, sedangkan anggaran yang ada hanya Rp 4,62 triliun.

4. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral membutuhkan anggaran Rp 16,85 triliun dari anggaran yang tersedia Rp 11,29 triliun sehingga terjadi gap senilai Rp 4,5 triliun.

5. Kementerian Komunikasi dan Informatika antara anggaran yang ada dan kebutuhan masih jauh tidak seimbang, yakni masing-masing Rp 4,76 triliun dan Rp 4,78 triliun. Artinya kekurangan dana sebesar Rp 27,8 juta.

6. Badan Penanggulangan Lumpur Lapindo antara ketersediaan anggaran dan kebutuhan tidak ada gap atau kekurangan, karena masing-masing Rp 843,2 miliar.

7. Basarnas memerlukan tambahan dana sebesar Rp 1,86 triliun karena ketersediaan anggaran hanya Rp 1,63 triliun sementara kebutuhannya mencapai Rp 3,49 triliun.

8. Badan Pengembangan Wilayah Surabaya mengalokasikan anggaran Rp 195,5 miliar, namun kebutuhannya sebesar Rp 400 miliar dan kekurangannya sebesar Rp 204,5 miliar.

9. LPP RRI memerlukan tambahan anggaran Rp 233,8 miliar karena jumlah kebutuhan anggaran lebih besar daripada anggaran yang ada masing-masing senilai Rp 1,11 triliun dan Rp 875,2 miliar.

10. LPP TVRI mencatatkan ketersediaan anggaran sebesar Rp 847 miliar dan kebutuhan anggaran Rp 1,35 triliun sehingga gap mencapai Rp 500 miliar.  (Fik/Ndw)

*Bagi Anda yang ingin mengikuti simulasi tes CPNS dengan sistem CAT online, Anda bisa mengaksesnya di Liputan6.com melalui simulasicat.liputan6.com. Selamat mencoba!