Subsidi BBM Dihapus, Anggaran Infrastruktur Buat Jokowi Aman

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Terpilih dan Wakil Presiden Terpilih, Joko Widodo-Jusuf Kalla terancam tidak mampu secara maksimal melaksanakan proyek infrastruktur di awal masa pemerintahannya. Hal tersebut lantaran terjadi kekurangan anggaran infrastruktur yang setidaknya mencapai Rp 92,74 triliun.

Melihat hal itu, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Sofjan Wanandi mengatakan sebenarnya kekurangan ini dapat diatasi dengan mudah jika pemerintahan mendatang mau menghapuskan dana subsidi BBM dan mengalokasikan anggaran tersebut pada sektor infrastruktur.

"Kalau dengan ini (menghapus subsidi BBM), mereka dapat tambahan lebih dari Rp 100 triliun, karena sebagian kan disalurkan untuk BLT (bantuan langsung tunai). Jadi kalau dinaikan Rp 3000 kan akan dapat Rp 140 triliun," ujarnya di Jakarta, seperti ditulis Jumat (19/9/2014).

Jika tidak dengan cara menghapuskan subsidi BBM, cara lain yang dapat ditempuh yaitu dengan pinjaman asing. Namun cara ini sangat riskan karena Indonesia saat ini telah memiliki banyak utang warisan pemerintahan sebelumnya.

"Ya dengan utang, tidak ada selain itu, kalau tidak utang, kita tidak ada uang lagi, sedangkan (penerimaan) pajak menurun, harus utang. Tapi siapa yang mau kasih utang terus-terusan," lanjutnya.

Menurut Sofjan, dengan penerimaan pajak yang menurun sedangkan pengeluaran negara yang tetap bahkan cenderung meningkat, maka cara yang paling tepat yaitu dengan memotong pos anggaran yang tidak produtif, yaitu subsidi BBM.

"Sekarang bayar gaji (PNS) saja dari utang, ekonomi kita sekarang susah. Yang ditinggalkan oleh Presiden SBY hanya utang, tidak ada lagi subsidi BBM hanya soluasi populis saja. Jadi subsidi BBM yang paling cepat untuk menyelamatkan proyek infrastruktur, karena ini sudah lama didiskusikan," tandas dia. (Dny/Ndw)