Pengusaha: Aturan Hilirisasi Tambang Percuma Tanpa Infrastruktur

Liputan6.com, Jakarta - Pengusaha yang tergabung dalam Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia menilai berbagai kebijakan hilirisasi di sektor pertambangan percuma tanpa didukung dengan fasilitas infrastruktur.

Ketua Komisi Tetap Energi dan Pertambangan KADIN Poltak Sitanggang mengatakan, sebenarnya sektor pertambangan sedang tumbuh pada saat pemerintah memutuskan untuk membuat kebijakan baru soal hilirisasi. Namun, sektor ini kemudian melemah karena tak ada fasilitas yang mengikuti kebijakan baru tersebut.

"Sektor pertambangan sedang tumbuh sebelum kebijakan baru dikeluarkan, program hilirisasi yang tidak didukung oleh infrastruktur sama aja," jelas dia di Jakarta, Sabtu (25/10/2014).

Dia mengaku melihat ini dari kacamata dunia usaha, serta belajar dari apa yang terjadi selama lima tahun terakhir di sektor pertambangan.

Infrastruktur yang dimaksud, tambah dia, bukan pada fasilitas jalan. Namun hal mlain seperti pasokan energi dan lainnya. "Ada beberapa anggota kita saat industri berdiri, smelter berdiri tidak ada listriknya, pemerintah janji bakal ada listrik, akhirnya kita akrobat lagi bikin pwoer plan, ada kebijakan yang dibuat tapi tidak bijak," tegas dia.

Sebab itu, dia menilai kebijakan dan program pemerintah yang ada seakan hanya upaya meninabobokan rakyat. Bahkan kebijakan yang ada terkesan melemahkan industri nasional.

"Kebijakan yang tidak bijak. Ini yang sangat mengganggu ekonomi, sektor riil ini terganggu. Kita menyerap tenaga kerja, lepasnya 3 juta tenaga kerja di sektor pertambangan telah kehilangan pekerjaan tapi tidak bisa diserap industri, karena listriknya ga ada," lanjut dia. (Sis/Nrm)