Kartu Indonesia Pintar Pakai Data Siswa Berbasis Keluarga

Pemerintah telah meluncurkan tiga kartu sakti sebagai program jaminan sosial untuk masyarakat miskin.

oleh Septian Deny diperbarui 07 Nov 2014, 21:41 WIB
Diterbitkan 07 Nov 2014, 21:41 WIB
KIP untuk Anak Miskin agar Bisa Sekolah Lagi
Kartu Indonesia Pintar yang diluncurkan pada Senin diharapkan dapat mendorong siswa putus sekolah untuk bersekolah lagi.

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah telah meluncurkan tiga kartu sakti sebagai program jaminan sosial untuk masyarakat miskin. Salah satu yaitu Kartu Indonesia Pintar (KIP). Namun sayangnya, data yang digunakan bagi penduduk penerima kartu ini disebut masih menggunakan data lama.

Menanggapi hal tersebut Menteri Kebudayaan dan Pendidikan, Dasar Menengah Anies Baswedan mengakui data yang digunakan saat ini masih menggunakan data berbasis sekolah. Namun ke depan akan diubah dengan menggunakan data berbasis keluarga. Pasalnya, konsep Kartu Indonesia Pintar bukan hanya menjangkau siswa miskin tetapi anak usia sekolah yang miskin.

"Jadi dengan demikian data yang kita miliki itu harus kita perluas. Kalau kemarin datanya berbasis sekolah. Kalau ke depan datanya harus berbasis keluarga, dari keluarga miskin dan rentan miskin, mempunyai anak yang berusia sekolah mereka berhak mendapatkan bantuan. Nah ini PR yang harus berjalan," ujarnya di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Jumat (7/11/2014).

Dia menjelaskan, dengan konsep data berbasis keluarga, maka KIP akan lebih banyak anak usia sekolah yang bisa mendapatkan fasilitas pendidikan, baik formal maupun non-formal.

"KIP itu tujuannya agar anak yang sudah keluar sekolah bisa kembali ke sekolah atau menggunakan dananya untuk ikut pelatihan seperti di BLK, atau kursus-kursus sehingga mereka bisa mendapatkan pekerjaan. Jadi bukan namanya saja, tapi konsepnya juga berubah," katanya.

Pada tahap awal, baru ada sekitar 100 ribu siswa yang mendapatkan KIP. Dana yang digunakan pun masih menggunakan anggaran 2014. Sementara untuk 2015 masih akan disusun besaran anggarannya.

"Kalau yang 2015 saya belum lihat, kalau yang 2014 dananya sudah. Menggunakan dana yang sudah dialokasikan," tandasnya. (Dny/Ndw)

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya