Soal Kenaikan Harga BBM Subsidi, Jokowi Diminta Tiru Soeharto

Sebelum memutuskan menaikkan harga BBM Subsidi, pemerintah harus melakukan sosialisasi dengan baik mengenai latar belakang kenaikan tersebut

oleh Pebrianto Eko Wicaksono diperbarui 09 Nov 2014, 12:29 WIB
Diterbitkan 09 Nov 2014, 12:29 WIB
Tanggapan Jokowi Mengenai BBM
Pemerintah kembali melakukan pengendalian konsumsi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi dengan menghapus premium di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) yang berada di jalan tol mulai 6 Agustus 2014.

Liputan6.com, Jakarta - Dewan Energi Nasional (DEN) memberikan saran agar pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) meniru cara yang dilakukan oleh Presiden Soeharto saat menaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi.

Anggota DEN, Syamsir Abduh mengungkapkan, pada zaman pemerintahan Soeharto, pengumuman kenaikan BBM subsidi dilakukan secara mendadak dan tanpa banyak isu-isu yang beredar sebelumnya.

"Kebijakan di masa lalu itu ketika BBM subsidi dinaikan tidak pernah diumumkan dari jauh hari," kata Syamsir,  saat berbincang dengan Liputan6.com, seperti yang dikutip di Jakarta, Minggu (9/11/2014).

Menurut Syamsir, cara tersebut sangat efektif dilakukan untuk menghindari oknum yang akan melakukan spekulasi dengan mengambil keuntungan terlebih dahulu sebelum rencana kenaikan harga BBM bersubsidi diputuskan.

"Supaya tidak spekulasi sekarang harga naik. Sekarang orang kan sudah berspekulasi jadi pada akhirnya masyarakat yang level pendapatannya rendah paling tekena dampaknya," ungkapnya.

Namun menurutnya, sebelum memutuskan kenaikan harga, pemerintah harus melakukan sosialisasi dengan baik mengenai latar belakang kenaikan harga BBM subsidi tersebut, sekaligus dengan manfaat keputusan tersebut kepada masyarakat.

"Penting itu adalah mensosialsiaskan kepada masyarakat, dipahami masyarakat mengapa perlunya mengurangi subsidi ketika ada upaya menaikkan tidak terlalu lama," pungkasnya. (Pew/Gdn)

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya