Kemendesa Akan Bentuk Tim Verifikasi Program CSR

Liputan6.com, Jakarta Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Marwan Jafar akan membentuk tim verifikasi penyaluran dana perusahaan melalui program CSR untuk desa. Tim tersebut akan mensurvei kebutuhan  desa-desa yang berada di sekitar industri.

Mengenai CSR, Marwan mengemukakan, hal itu  diatur dalam pasal 74 UUPT serta pasal 15 huruf b  25/2007 bahwa setiap perusaan harus menjalankan program corporate social responsibility (CSR)  dengan baik sesuai peraturan perundang undangan yang sudah diatur oleh pemerintah. Jika pihak perusahaan tidak menjalankannya dengan baik,  maka akan dikenakan sanksi-sanksi.

Karena, setiap perusahaan harus menjalankan program corporate social responsibility (CSR)  dengan baik sesuai peraturan perundang undangan yang sudah diatur oleh pemerintah. "Jika pihak perusahaan tidak menjalankannya dengan baik maka akan dikenakan sanksi-sanksi," ujar Menteri Marwan.

Teguran yang direkomendasikan kementeriannya terkait CSR untuk desa, akan berkoordinasi dengan kementerian terkait untuk menindaklanjuti hasil dari tim verifikasi tersebut. "Tim pasti bekerja secara objektif, tidak sekedar laporan masyarakat, tetapi juga berdasarkan hasil tinjauan di lokasi desa," imbuhnya.

Misalnya, kata Menteri Marwan, apabila  perusahaan Migas dan Pertambangan yang tidak memperhatikan rakyat sekitar produksinya dengan program CSR, Marwan mengatakan, akan menyampaikan kepada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), untuk mengambil sikap.

“Antara pemerintah, masyarakat dan perusahaan, harus bersinergi dengan menjaga hubungan dan kepentingan bersama,” tandas Marwan.(Nrm)