Pengamat Kritik Usul Menteri Sofyan Djalil Ubah Sumpah PNS

PNS sudah menerima semua fasilitas yang diberikan negara. Haram hukumnya menerima hadiah dalam bentuk apapun.

oleh Fiki Ariyanti diperbarui 16 Apr 2015, 09:30 WIB
Diterbitkan 16 Apr 2015, 09:30 WIB
Presiden Jokowi Lantik Ardan Adiperdana Jadi Kepala BPKP
Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Ardan Adiperdana saat pengambilan sumpah jabatan di Istana Negara, Jakarta, Jumat (13/3/2015). (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Liputan6.com, Jakarta - Pengamat Politik dan Birokrasi, Miftah Thoha mengkritisi pernyataan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Sofyan Djalil yang meminta agar sumpah Pegawai Negeri Sipil (PNS) diubah ke dalam bahasa yang lebih rasional.

"Sumpah itu penting buat PNS, dan memang harus berat makna, arti maupun bahasanya. Supaya PNS terdidik tidak korupsi atau menerima gratifikasi," tegas dia saat berbincang dengan Liputan6.com, Jakarta, Kamis (16/4/2015).

Emosinya tersulut ketika Miftah mengingat tindakan korupsi di lingkungan PNS yang kian merajalela. Kata Guru Besar Universitas Gadjah Mada (UGM) itu, banyak pejabat di kementerian maupun lembaga melanggar sumpah dan berbuat korupsi tanpa sadar.

"PNS sudah menerima semua fasilitas yang diberikan negara. Haram hukumnya menerima hadiah dalam bentuk apapun, meski barangnya kecil atau harganya murah," papar Miftah.

Sebelumnya, Menko Perekonomian Sofyan Djalil menganggap berat sumpah PNS seperti yang selalu diucapkan saat pengangkatan maupun pelantikan jabatan.

"Sumpah ini berat, mau diganti. Harus diubah bikin teks sumpah yang rasional. Sumpah itu membuat orang terkutuk. Mungkin saja orang yang bikin ini terlalu jujur dan tidak berpikir dampaknya," kata Sofyan.

Dia menyoroti, isi sumpah PNS membawa Tuhan, seperti tidak memberi atau menerima suatu apapun juga, tidak akan menerima hadiah pemberian yang diketahui mungkin bersangkutan dengan jabatan atau pekerjaan PNS dan kalimat lain.

"Saya khawatir PNS bersumpah karena terpaksa. Karena dengan sumpah ini, kalau saya pergi ke pesta pernikahan, diajak makan, itu artinya saya melanggar sumpah. Menerima pulpen dengan harga murah pun tidak boleh," jelasnya.

Redaksional sumpah tersebut, ditegaskan Sofyan Djalil harus diubah. Namun bukan berarti membenarkan korupsi. Hanya saja diubah bahasa sumpah.

"Paling penting jangan korupsi, melakukan pelanggaran. Ini perlu dipikirkan supaya sumpah jadi lebih rasional. Karena melanggar sumpah risikonya besar, sebab bersumpah atas nama Tuhan," ujar dia. (Fik/Gdn)

Tag Terkait

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya