JK: RI Paling Agresif Berantas Penangkapan Ikan Ilegal

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Presiden, Jusuf Kalla (JK) mengklaim Indonesia paling ekspansif dalam memberantas penangkapan ikan ilegal (illegal fishing) dibandingkan negara lain.

 

Keberhasilan tersebut tidak terlepas dari peran Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti yang menindaktegas segala bentuk kegiatan penangkapan ikan ilegal.

"Tidak ada negara yang paling ekspansif dalam menangani illegal fishing selain Indonesia. Menteri Susi sudah membakar 14 kapal ‎yang terbukti melakukan illegal fishing," tegas JK di acara Indonesia Green Infrastructure Summit, Jakarta, Selasa (9/6/2015).

‎Dengan tindakan tegas itu, kata dia, pantai dan laut Indonesia kembali aman tanpa ada tindakan illegal fishing. Hasil tangkapan nelayan pun melimpah. Namun pasokan ikan yang banyak tersebut perlu diolah agar bernilai tambah dan ekspor menggeliat.

"Untuk itu, kita butuh investasi misalnya listrik. Kan untuk mengolah ikan perlu cold storage, dan bisa hidup kalau ada listrik. Makanya kita dorong tambah pasokan 35 ribu megawatt (Mw) selama 5 tahun mendatang," tegas dia.

Managing Director and Chief Operating Officer World Bank Group, Sri Mulyani Indrawati, mengungkapkan, kerusakan akibat penangkapan ikan secara berlebihan dan pembuangan limbah telah memperburuk kemiskinan dan mengurangi ketahanan pangan secara global.

"Pengelolaan sumber daya ikan yang tidak efektif dan penangkapan ikan ilegal telah menyebabkan kerugian sebesar US$ 75 miliar sampai US$ 125 miliar‎ dari penghasilan global setiap tahun," jelas dia.

Indonesia, dinilai Sri, dapat menghasilkan yang lebih baik. Sambungnya, sumber daya alam laut dan pesisir dapat menghasilkan pertumbuhan yang signifikan. Sebab Indonesia memiliki lebih dari 2,6 juta nelayan dan 140 juta penduduk yang mata pencahariannya bergantung pada ekosistem laut dan pesisir. Indonesia merupakan penghasil produksi ikan kedua terbesar di dunia.

"Tapi 65 persen terumbu karang Indonesia terancam karena penangkapan ikan secara berlebihan. Penangkapan ikan secara liar dan ilegal telah merugikan negara sekira US$ 20 miliar dari total pendapatan," terang Mantan Menteri Keuangan RI itu.

Sri menambahkan, pemerintah harus memutar arah pembangunan dengan memperbaiki tata kelola sektor perikanan dan berinvestasi pada bidang transportasi maritim dan infrastruktur perdagangan dalam skala besar. "Sehingga Indonesia dapat melipatgandakan produksi ikan pada 2019," tukas dia.(Fik/Nrm)