Rencana Pemancangan Pondasi LRT pada 17 Agustus Terancam Batal

Liputan6.com, Jakarta - Rencana peletakan batu pertama (groundbreaking) proyek kereta ringan (Light Rapid Transit/LRT) yang rencananya berlangsung pada 17 Agustus 2015 terancam batal. 

Meski tak detail, Menteri Perhubungan (Menhub) Ignasius Jonan mengungkapkan kendala pelaksanaan groundbreaking kereta ringan Jabodetabek karena terganjal penerbitan Peraturan Presiden (Perpres).

"Perpresnya belum keluar," ucap dia saat ditemui di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Kamis (6/8/2015).

Padahal, Perpres penugasan pembangunan LRT kepada PT Adhi Karya sangat diperlukan ‎sebagai payung hukum.

Namun hingga kini draft Perpres tersebut tak kunjung ditandatangani Presiden Jokowi meski telah masuk ke meja mantan Gubernur DKI Jakarta itu. Rencananya, groundbreaking berlangsung tepat di Hari Kemerdekaan RI ke-70.

"Perpres (penugasan) belum keluar. Yang tanda tangan Perpres kan bukan saya. Tapi saya sudah berikan (draft Perpres) ke Presiden," kata Jonan.

Menteri BUMN, Rini Soemarno saat ditemui wartawan di kantor Kementerian Keuangan sebelumnya ‎memberi sinyal pembatalan ini.

Alasan Rini, Pemerintah dikatakan masih harus mendiskusikan kembali rencana pembangunan dua megaproyek LRT dan kereta cepat (High Speed Railways/HSR) ini.

"Kita akan lakukan rapat lagi, mungkin akhir bulan ini untuk menentukan apakah kedua proyek bisa dibangun tahun ini," tegas dia.

Meski demikian, Rini optimistis, salah satu proyek LRT Jabodetabek gagasan Presiden Jokowi bisa dibangun tahun ini.

Hanya saja dia belum dapat memastikan pemancangan tiang pertama kereta ringan tersebut dapat dimulai sesuai permintaan Jokowi pada 17 Agustus 2015.

"Masih harus difinalisasi (groundbreaking). Tapi saya yakin LRT bisa tahun ini dibangun untuk rute sampai Manggarai. Sedangkan rute yang ke Halim Perdanakusuma masih harus didiskusikan dengan Kementerian Keuangan dan TNI Angkatan Udara," terang dia.

Rini mengaku, pembangunan HSR dipercayakan kepada PT Wijaya Karya Tbk dan PT Kereta Api Indonesia (KAI). Sementara untuk operatornya, kemungkinan dibentuk anak perusahaan antara Wijaya Karya dan KAI.(Fik/Nrm)