Paket Kebijakan Pemerintah Harus Tahan Krisis

Liputan6.com, Jakarta - Guna mengatasi perlambatan ekonomi dan memperbaiki posisi nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS), pemerintah dalam waktu dekat bakal mengeluarkan paket kebijakan.

Pengamat ekonomi dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Enny Sri Hartati mengatakan, jika ingin meredam kedua kondisi tersebut, paket kebijakan yang pemerintah harus mampu mendorong sektor bisnis agar kembali bergairah.

"Bagaimana segera menggerakan bsinis dan memulihkan daya beli masyarakat," ujarnya di kawasan Cikini, Jakarta, Sabtu (29/8/2015).

Selain itu, lanjut dia, paket kebijakan yang akan dikeluarkan oleh pemerintah nantinya juga harus mampu menanggulangi potensi krisis ekonomi yang mengancam Indonesia saat ini.

"Paket harus punya memitigasi terjadinya krisis. Karena di tengah kondisi seperti ini yang dilihat apa yang bisa dilakukan pemerintah untuk menolong rakyatnya," lanjut dia.

Selain paket kebijakan, Enny juga menilai pemerintah harus menyiapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2016 yang tahan terhadap gejolak ekonomi global. Dengan demikian, ekonomi Indonesia tahun depan diharapkan lebih baik dibanding tahun ini. 

"Begitu juga dengan APBN 2016 yang harus didesain seperti akan terjadi perlambatan ekonomi dunia dan rupiah yang dalam tekanan. Dengan didesain yang klasik lagi. Jadi berapa siap pemerintah melakukan antisipasi. Ini yang dibaca pelaku pasar," tandasnya.

Untuk diketahui, pemerintah berencana untuk mengeluarkan paket kebijakan pada pekan depan untuk mengatasi perlambatan ekonomi nasional. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution mengungkapkan, ada dua poin tujuan inti dalam paket kebijakan tersebut. "‎Tujuannya adalah, Pertama untuk memperlancar kegiatan ekonomi. Kedua mendorong masuknya valuta asing dari luar‎," kata Darmin.

Untuk itu, pihaknya bersama beberapa menteri dan kepala lembaga terkait tengah berkoordinasi untuk segera ‎merampungkan paket kebijakan, terutama dalam penguatan rupiah tersebut.

Dikatakan Darmin, sebenarnya paket kebijakan tersebut tidak hanya mengenai penguatan rupiah, ada beberapa poin lain yang menurutnya tidak kalah penting untuk pembangunan ekonomi Indonesia.

"Mungkin tidak harus semua selesai minggu depan, tetapi paling tidak sebagian besarnya itu sudah keluar pada minggu depan. Ini menyangkut sektor riil, ini menyangkut keuangan, ada yang menyangkut deregulasi, ada yang menyangkut kebijakan baru, tax holiday," papar Darmin. (Dny/Gdn)