Menteri Bambang: AS Makin Galak Pungut Pajak ke Warganya

Pemerintah sedang mengejar target penerimaan pajak sebesar Rp 1.489,3 triliun dalam APBN-P 2015.

oleh Fiki Ariyanti diperbarui 21 Sep 2015, 15:14 WIB
Diterbitkan 21 Sep 2015, 15:14 WIB
Ilustrasi Pajak
Ilustrasi Pajak (Liputan6.com/Andri Wiranuari)

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah menegaskan seluruh negara di dunia sangat serius menggenjot penerimaan pajak untuk membiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pungutan pajak ke depan akan menjadi tulang punggung penerimaan negara ketimbang bersumber dari utang. 

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengungkapkan, pemerintah sedang mengejar target penerimaan perpajakan sebesar Rp 1.489,3 triliun dalam APBN-P 2015. Nilai ini terdiri dari penerimaan pajak Rp 1.244,7 triliun serta Rp 195 triliun dari penerimaan bea dan cukai.

"Memperkuat pajak bukan cuma di Indonesia, tapi di seluruh dunia. Amerika Serikat (AS) saja makin galak memungut pajak," tegas dia saat ditemui di kantornya, Jakarta, Senin (21/9/2015).

Kata Bambang, pemerintah AS semakin serius dan galak menertibkan wajib pajak di Negeri Paman Sam karena selama ini selalu berusaha melarikan pajak dari AS ke negara lain.

"AS tidak segan-segan memberikan sanksi yang besar. Kenapa? Karena mereka tahu perusahaan-perusahaan AS dengan nama-nama beken tidak pernah bayar di negaranya. Mereka berusaha melakukan tax avoidance," terangnya.

Bambang mengakui, Indonesia bersama 20 negara perekonomian besar dunia (G-20) mempunyai kesepakatan mengenai Based Erosion and Profit-Shifting dan Automatic Exchange Information pada 2017. Inti dari kerja sama ini, katanya, adalah mendorong penerimaan pajak semakin serius di masa akan datang.

"Karena APBN yang ideal berasal dari pajak yang makin kuat dan utang yang didominasi atau dibiayai dari masyarakat domestik. Dengan begitu, pembiayaan APBN semakin sehat, tidak lagi APBN yang masih rentan terhadap gejolak ekonomi global," tukas Bambang. (Fik/Gdn/Sar)

Tag Terkait

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya