Kendalikan Inflasi, BI Dukung Penurunan Harga BBM

Keinginan Presiden Jokowi untuk menurunkan harga BBM didukung oleh Bank Indonesia selaku otoritas moneter di Indonesia.

oleh Ilyas Istianur Praditya diperbarui 02 Okt 2015, 16:58 WIB
Diterbitkan 02 Okt 2015, 16:58 WIB
20150930-Pom Bensin-BBM-SPBU-Jakarta
Aktivitas pengisian BBM di SPBU Cikini, Jakarta, Rabu (30/9/2015). Menteri ESDM, Sudirman Said menegaskan, awal Oktober tidak ada penurunan atau kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) baik itu bensin premium maupun solar. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Liputan6.com, Jakarta - Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) meminta kepada PT Pertamina (Persero) dan Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk kembali menghitung, apakah bisa harga Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Premium dan Solar bisa diturunkan.

Keinginan Presiden Jokowi tersebut didukung oleh Bank Indonesia selaku otoritas moneter di Indonesia. Pasalnya, penurunan harga BBM bisa ikut mengendalikan angka inflasi. Hanya saja, ada beberapa pesan yang disampaikan Gubernur Bank Indonesia, Agus Martowardojo‎ kepada Presiden Jokowi.

"Nah kalau penurunan harga BBM saya ingin titip seperti ini,‎ kalau misalkan ada penyesuaian harga BBM yang kami rekomendasi adalah basis perhitungannya harus transparan," kata Agus di Kompleks Bank Indonesia, Jumat (2/10/2015).

Agus menambahkan, dengan penghitungan yang transparan tersebut maka masyarakat wajib mengetahui alasan penurunan dan bagaimana mekanisme penghitungan harga BBM tersebut. Dengan seperti itu, akan menjadikan masyarakat Indonesia lebih cerdas.

Bank Indonesia akan mendukung kebijakan Presiden Jokowi tersebut jika sesuai kenyataan harga minyak dunia dan setelah dilakukan perhitungan dengan matang memungkinkan harga BBM untuk turun. Namun kalau belum memungkinkan dan menimbulkan berbagai risiko, Agus lebih meminta untuk tidak memutuskan hal itu.

"Maksud saya jangan untuk popularitas, tetapi harus betul-betul untuk accountability dan juga mencerminkan kondisi yang sebenarnya," tegas Agus.

Menurut Agus, kebijakan penghapusan subsidi BBM pada akhir 2014 menjadi satu kebijakan yang ideal dimana telah menciptakan struktur APBN yang lebih sehat. Untuk itu‎ dirinya menginginkan pemerintah tetap konsisten dalam menjalankan kebijakan itu.

"‎Jadi kalau mau review setiap 6 bulan kita harus lakukan dengan disiplin setiap 6 bulan review dan kalau perlu turun, turun, kalau perlu naik, ya naik. Tetapi yang penting konsistensi," tutup Agus. (Yas/Gdn)

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya