Liputan6.com, Jakarta - Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) meminta kepada pemerintah untuk tetap memberikan subsidi dalam penyaluran listrik ke masyarakat. Namun memang, pemberian subsidi tersebut jangan merata melainkan hanya diberikan kepada pengguna listrik yang masuk ke dalam kategori miskin.
Ketua Pengurus Harian YLKI, Sudaryatmo mengatakan, data mengenai kategori miskin tersebut bisa mengacu kepada data yang dimiliki oleh Kementerian Sosial mengenai masyarakat miskin di Indonesia.
"Prinsipnya subsidi tetap ada, tapi diberikan ke kelompok miskin. Bisa ambil dari data Kementerian Sosial. Jadi misalnya, untuk mereka yang minta 450 VA bisa dengan menunjukkan kartu miskin jadi langsung akan dapat subsidi," kata dia kepada Liputan6.com, Jakarta, Rabu (28/10/2015).
YLKI melihat bahwa mekanisme subsidi yang diberikan oleh PT PLN (Persero) saat ini masih belum benar. Alasannya, kategori penerima subsidi masih berdasarkan daya listrik. Akibatnya, penerima subsidi masih dipukul rata. "Jadi harus diganti, berdasarkan profil yang miskin dapat subsidi," tuturnya.
Sudaryatmo menduga, langkah pukul rata yang dilakukan oleh PLN dalam memberikan subsidi listrik tersebut sebagai akibat perusahaan negara yang bertugas menyalurkan listrik di Indonesia tersebut tidak memiliki profil pelanggan. "Pertanyaannya, PLN punya tidak profil pelanggan? Tidak adanya profil pelanggan akhirnya ya dipukul rata dalam pengenaan tarif," jelasnya.
Pihaknya pun mengaku pencabutan subsidi yang tak tepat sasaran perlu dilakukan. Akan tetapi, pencabutan mesti bertahap supaya pelanggan yang mulanya dapat subsidi tidak langsung mendapat beban berat.
"Catatan YLKI akan dilakukan sekaligus akan membebani, harusnya bertahap, misalnya pencabutan tidak dilakukan serentak misal 3-4 termin," tandas dia.
Sebelumnya dituliskan bahwa PLN akan mencabut subsidi listrik kepada 23 juta pelanggan secara bertahap. Tahap awal yang menjadi sasaran pencabutan subsidi tersebut adalah pengguna di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek).
Direktur Utama PLN, Sofyan Basir mengatakan, Jabodetabek diincar untuk tahap awal kemudian pencabutan subsidi listrik merambah ke seluruh Pulau Jawa. "Tahap awal dilakukan di Jabodetabek dan Jawa," kata Sofyan.
Sekretaris Perusahaan PLN Adi Supriono menambahkan, untuk wilayah DKI Jakarta ada sekitar 5 juta pelanggan yang akan dicabut subsidinya. "Yang harus dikurangin 20 jutaan. DKI mungkin bisa 4-5 juta," tuturnya. (Amd/Gdn)
YLKI Minta PLN Tak Hapus Subsidi Listrik
YLKI melihat bahwa mekanisme subsidi yang diberikan oleh PT PLN (Persero) saat ini masih belum benar.
Diperbarui 28 Okt 2015, 12:32 WIBDiterbitkan 28 Okt 2015, 12:32 WIB
Advertisement
Video Pilihan Hari Ini
Produksi Liputan6.com
powered by
POPULER
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Berita Terbaru
Top 3 Berita Hari Ini: Innalillahi, Mbok Yem Pemilik Warung di Puncak Gunung Lawu Meninggal Dunia di Usia 82 Tahun
Waspada, Wilayah Sulut Berpotensi Dilanda Cuaca Ekstrem
Performa Martin Odegaard Menurun, Arsenal Terpaksa Terjun di Bursa Transfer Musim Panas
Mikky Zia Gabung ke Sony Music, Siap Ramaikan Industri Musik dengan Genre Hipdut
10 Rekomendasi Film India Tayang April 2025, Mulai dari Aksi hingga Horor Psikologis
Siap-Siap Long Weekend, Cek Tanggal Libur Nasional Mei 2025
Rp 100 Juta per Bulan, Maruarar Sirait Mau Serahkan Semua Gaji dari Siloam Buat Bereskan Masalah Meikarta
Tewas karena Kecelakaan Kerja, 3 Jenazah Pekerja Migran Indonesia Tiba di Indonesia
Kaisar KKSP Soroti Negosiasi RI dengan AS Soal Tarif, Singgung Tak Sesuai Arah Strategi Transisi Energi
Maruarar Sirait Kasih 3 Bulan Buat Meikarta Selesaikan Masalah dengan Konsumen
Huayou Gantikan LG di Proyek Baterai, Ini Alasan Pemerintah Putuskan Kerja Sama
Menguatkan Kompetensi Dosen untuk Pendidikan Tinggi yang Berdaya Saing Global