Harta Orang Kaya Tergerus, Pemerintah Klaim Ketimpangan Turun

Perbaikan data tersebut dipicu tergerusnya pendapatan masyarakat kelas atas sehingga jurang ketimpangan mengecil

oleh Fiki Ariyanti diperbarui 08 Des 2015, 19:41 WIB
Diterbitkan 08 Des 2015, 19:41 WIB
Ilustrasi Orang Kaya
Ilustrasi Orang Kaya

Liputan6.com, Jakarta Pemerintah Joko Widodo (Jokowi) mengklaim terjadi penurunan tingkat ketimpangan antara penduduk kaya dan miskin (rasio gini) dari 0,413 pada 2014 menjadi 0,408 sampai saat ini. Perbaikan data tersebut dipicu tergerusnya pendapatan masyarakat kelas atas sehingga jurang ketimpangan mengecil.

Deputi Kependudukan dan Ketenagakerjaan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas, Rahma Iriyanti saat ditemui usai menghadiri acara Bank Dunia mengatakan, sebanyak 20 persen dari jumlah orang kaya di Indonesia mengalami penurunan pendapatan.

"Membaiknya rasio gini lebih karena pendapatan masyarakat atas turun. Penyebabnya karena era booming komoditas berakhir," ujarnya di Jakarta, Selasa (8/12/2015).

Rahma mengatakan, pemerintahan Jokowi mempunyai pekerjaan rumah untuk memperkecil jurang ketimpangan antara penduduk kaya dan miskin menjadi 0,39 pada tahun depan. "Contohnya dengan penguatan desentralisasi fiskal, penurunan bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan beberapa program lainnya," terang Rahma.

Ketua Tim Ahli Ekonomi Wakil Kepresidenan, Sofjan Wanandi mengungkapkan, masalah ketimpangan ekonomi harus diselesaikan pemerintah secara bertahap karena ini terkait pengangguran dan kemiskinan. "Pengangguran kita selesaikan dengan membangun infrastruktur dan paket-paket kebijakan yang sudah berjalan baik supaya investasi masuk lebih banyak," ucapnya.

Ia menyadari bahwa pelaksanaan pembangunan infrastruktur saat ini masih berjalan lamban. Pemerintah maupun swasta terlalu sibuk atau cuek dengan kondisi perekonomian saat ini yang dianggap Sofjan sudah merupakan tanda-tanda krisis.

"Banyak janji-janji tapi belum dilaksanakan secara betul. Pemerintah dan swasta harus merasakan sense of crisis, karena sebetulnya ekonomi kita sudah krisis. Tapi habis waktu kita buat ngurusin itu politik dan lainnya. Semua hanya jadi penonton dari permainan di parlemen," sindir Sofjan.

Sementara Bank Dunia mengusulkan pemerintah Indonesia dapat melakukan beberapa langkah untuk mengurangi ketimpangan ekonomi, antara lain, memperbaiki pelayanan publik di daerah, menciptakan lapangan kerja lebih baik dan peluang melatih keterampilan bagi tenaga kerja, memastikan perlindungan dari guncangan dan penggunaan pajak maupun anggaran negara untuk mengurangi ketimpangan‎ saat ini dan di masa mendatang.

"Dengan upaya ini, saya yakin Indonesia bisa menjadi negara tanpa ada kemiskinan ekstrem dan kesejahteraan semakin meluas," ujar Kepala Perwakilan Bank Dunia untuk Indonesia, Rodrigo Chaves. (Fik/Zul)

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya