Seskab: Paket Kebijakan Ekonomi 10 Diumumkan Besok

Paket kebijakan ekonomi X akan memperkuat daya saing ekonomi dan memberikan perlindungan pelaku UMKM.

oleh Silvanus Alvin diperbarui 10 Feb 2016, 18:51 WIB
Diterbitkan 10 Feb 2016, 18:51 WIB
20150928-KPK-Jakarta-Pramono-Agung
Pramono Anung memberikan keterangan kepada awak media usai mengunjungi KPK, Jakarta, Senin (28/9/2015). Kedatangan Pramono untuk menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) ke KPK. (Liputan6.com/Andrian M Tunay)

Liputan6.com, Jakarta - Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung menyampaikan paket kebijakan ekonomi terbaru akan diumumkan pada Kamis 11 Februari 2016.

Pramono menjelaskan paket tersebut akan berisi kebijakan untuk memperkuat daya saing ekonomi dan memberi perlindungan pada para pelaku UMKM.

"Ya itu paket besok. Daftar negatif investasi karena pembahasan cukup panjang dan perubahan mendasar, akan diumumkan besok jam 2, di tempat ini, mengenai hal-hal yang dilakukan perubahan," kata Pramono, di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (10/2/2016).

Pramono menuturkan penjelasan akan diberikan oleh Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution. Selain itu, Pramono menegaskan paket kebijakan ini bukanlah langkah liberalisasi.

"Berulang kali bahwa ini bukan dalam rangka liberalisasi, tapi modernisasi," tegas Pramono.

Beberapa poin penting yang akan disampaikan besok, lanjut Pramono, antara lain adalah memotong mata rantai oligarki, membuat kebutuhan rakyat lebih murah, dan mengantisipasi persaingan global.

Sebelumnya Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, daftar negatif investasi (DNI) akan dirombak total. Investasi asing akan difokuskan ke beberapa sektor saja.

"Memang kami usahakan agar kelompok itu (asing) jangan terlalu banyak ragam sektornya. Ada kelompok yang asing maksimal 49 persen, ada yang 51 persen, kemudian 67 persen. Kalau nanti bisa 100 persen, berarti otomatis keluar dari DNI," ujar Darmin.
‎

Jumlah porsi tersebut dikatakannya lebih besar jika dibandingkan di DNI sebelumnya. Diharapkan dengan begitu akan meningkatkan daya tarik investor asing ke Indonesia.

Darmin mengaku isi paket kebijakan 10 walaupun hanya fokus mengenai DNI, diakui Darmin hal itu sudah mencakup beberapa sektor yang melibatkan 17 Kementerian dan Lembaga.

"DNI saja sudah banyak sekali, ada ratusan bidang sehingga untuk jelaskan di sidang kabinet pun saja waktunya masih panjang," tutur Darmin.(Silvanus A/Ahm)

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya