Mary Jane dan 5 Terpidana Mati Bali Nine Dipulangkan ke Negara Asal, Apa Timbal Baliknya?

Kementerian ESDM Minta PLN Berantas Pencuri Listrik

Dirjen Kelistrikan Kementerian ESDM Jarman mengakui pencurian listrik kerap melibatkan orang dalam.

oleh Fiki Ariyanti diperbarui 12 Feb 2016, 15:08 WIB

Diterbitkan 12 Feb 2016, 15:08 WIB

20160201-Hore! Tarif Listrik Turun Lagi di Februari-Jakarta

Petugas melakukan pengecekan meteran listrik di ruang panel listrik di Kawasan Pejompongan, Jakarta, Senin (2/1). Februari, PT PLN (Persero) kembali menurunkan tarif dasar listrik (TDL) untuk 12 golongan pelanggan nonsubsidi. (Liputan6.com/Faisal R Syam)

Liputan6.com, Nusa Dua - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) meminta kepada PT PLN (Persero) untuk membekukan perusahaan, penyedia tenaga kerja outsourcing atas kesalahan pekerjanya yang melakukan tindak pidana pencurian listrik.

Pernyataan ini secara tegas disampaikan menyusul kasus pencurian listrik terbesar yang merugikan PLN senilai Rp 167 miliar.
Direktur Jenderal Kelistrikan Kementerian ESDM, Jarman mengakui pencurian listrik kerap melibatkan orang dalam atau petugas PLN.

Dalam kasus pencurian listrik yang melibatkan PT Wirajaya Packindo, perusahaan yang bergerak di bidang industri kertas dibantu petugas outsourcing PLN di lapangan.

"Ada yang kerja sama dengan pelayanan teknis atau outsourcing yang disewa PLN," ujar dia saat ditemui di Nusa Dua Convention Center, Bali, Jumat (12/2/2016).

Jarman meminta PLN tidak menggunakan jasa perusahaan outsourcing apabila pekerjanya terbukti melakukan tindak pidana. Bahkan PLN diminta untuk membekukan perusahaan tersebut.

"Kalau perusahaan yang sudah terindikasi seperti itu, tidak usah dipakai lagi. Langsung dibekukan saja karena sudah melakukan tindak pidana," ujar Jarman.

Dirinya menyebut, ada puluhan kasus pencurian listrik yang sudah diputuskan pengadilan. Nilai kerugiannya puluhan miliar rupiah, dan yang terbesar adalah kasus pencurian listrik PT Wirajaya Packindo.

"Yang sekarang kasus pencurian listrik terbesar sepanjang yang ditemukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Rp 167 miliar kerugiannya. Selama ini hanya Rp 30 miliar," ungkap Jarman. (Fik/Ahm)