Pemerintah Bakal Evaluasi Target Pembangunan Nasional

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah akan melakukan evaluasi terhadap target pembangunan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional‎ (RPJMN). Evaluasi ini dilakukan untuk menyesuaikan dengan keuangan negara dan kondisi ekonomi saat ini.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas Sofyan Djalil mengatakan, RPJMN yang disusun oleh pemerintah berdasarkan perkiraan kondisi ekonomi kala itu.

Namun kenyataannya,‎ kondisi ekonomi saat ini tidak sesuai dengan perkiraan sebelumnya sehingga rencananya pembangunannya harus disesuaikan.

"Waktu dulu target disusun berdasarkan prediksi ekonomi yang kita perkirakan saat itu. Target itu dibuat sebagai bagian dari program Presiden waktu menjelang pemilihan. Waktu itu kondisi perekonomian dunia bagus, dan orang bullish melihat masa depan. Tapi kemudian, ternyata kondisi dunia terjadi seperti sekarang. Maka target-target negara menjadi tidak bisa dicapai. Oleh sebab itu kita realistik saja," ujar dia di Jakarta, Jumat (11/3/2016).

Dia mencontohkan, pemerintah telah menetapkan pertumbuhan ekonomi di atas lima persen pada tahun lalu.

Namun karena ada berbagai gangguan seperti kondisi ekonomi global yang mengalami perlambatan, maka target tersebut tidak tercapai. Oleh sebab itu, Sofyan menilai pemerintah perlu menyusun target yang dianggap realistis.

"Kita evaluasi sambil jalan. Misalnya target tahun lalu lima sekian persen, kemudian diturunkan menjadi empat sekian persen, yang tercapai 4,79 persen. Tahun ini 5,3 persen-5,6 persen. Nanti kita akan lihat. Kita berupaya semaksimal mungkin. Dengan semua perbaikan diharapkan target pertumbuhan bisa tercapai. Ini sambil jalan. Karena ada kondisi yang diluar perkiraan kita," kata dia.
‎

Selain itu, lanjut Sofyan, rencana pembangunan ini perlu revisi karena pemerintah menyadari untuk membiayai proyek pembangunan tidak bisa selamanya mengandalkan pinjaman asing.

Oleh sebab itu, pemerintah berupaya merasionalisasi rencana pembangunan sesuai dengan kemampuan di dalam negeri.

"Pembiayaan pembangunan yang paling penting adalah dari domestik. Yang paling besar sumbernya adalah dari pajak. Mungkin dari 2025 kita tidak punya lagi akses ke Bank Dunia karena kita sudah masuk negara yang levelnya lebih tinggi. Nah Bank Dunia tidak bisa memberikan lagi kredit ke Indonesia. Maka sangat penting untuk memobilisasi sumber pendanaan dalam negeri. Untuk itu kita harus pertajam program, pertajam kegiatan dengan begitu uang yang ada benar-benar mencapai sasaran,"‎ jelas dia.

Meski demikian, Sofyan menyatakan pemerintah tetap memiliki target pertumbuhan, baik untuk pembangunan maupun di bidang ekonomi. Namun pemerintah berupaya realistis terhadap target yang akan dicapai.

"Pertumbuhan tetap. Tapi bukan satu-satunya tujuan kita karena sesuatu yang nggak mungkin dicapai dalam kondisi ekonomi seperti saat ini," ujar dia. (Dny/Ahm)