Menteri Yuddy Minta Pemda Lebih Hemat Anggaran

Pemda diminta menggunakan anggaran untuk hal yang lebih mendesak seperti pendidikan, kesehatan, maupun fasilitas umum.

oleh Ilyas Istianur Praditya diperbarui 16 Apr 2016, 16:21 WIB
Diterbitkan 16 Apr 2016, 16:21 WIB
20151102-Yuddy Chrisandi
Menteri Pemberdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisandi memimpin rapat interent di Kementrian Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Jakarta, Senin (2/11/2015).(Liputan6.com/Johan Tallo)

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi mengingatkan setiap pemerintah daerah maupun provinsi untuk tidak boros dalam menggunakan anggaran. Terlebih penggunaannya untuk hal yang tidak memiliki manfaat.

"Lakukan penghematan dengan mulai mengecilkan temperatur ac, lampu matikan juga saat pagi. Pastikan setiap aparatur daerah memiliki kesadaran melakukan penghematan," jelas Yuddy dalam keterangannya, Sabtu (16/4/2016).

Selain itu, ia meminta agar biaya belanja pegawai ditekan, karena banyaknya jumlah Aparatur Sipil Negara (AS) yang ada saat ini. Pemda diminta menggunakan anggaran untuk hal yang lebih mendesak seperti pendidikan, kesehatan, maupun fasilitas umum.

Selain itu ia pun menyampaikan agar para aparatur terus memperhatikan pentingnya pendapatan asli daerah (PAD), retribusi, serta peran dari investor. Karena investor dikatakan  dapat meningkatkan pendapatan daerah, sehingga diberikan pelayanan dengan lebih optimal.

"Jika aparatur tidak mampu pelayanan publik dengan baik, bagaimana mau mengajak investor menanamkan modal," tambah dia.

Yuddy menuturkan, terdapat 3 sasaran pembangunan nasional bidang aparatur negara, yakni birokrasi yang bersih dan akuntabel. Kemudian birokrasi yang efektif dan efisien, dan birokrasi yang memiliki pelayanan publik yang berkualitas. "Memperbaiki mind set aparatur yang ada terutama soal tata kelola," jelas dia.

Selain itu, dia mengatakan, birokrasi harus mampu menjadi katalisator perubahan masyarakat ke arah yang lebih baik. Setiap ASN harus mampu menjadi contoh dan teladan di lingkungannya masing-masing untuk menyongsong berbagai perubahan tersebut.

Kemudian pemerintah daerah harus memperbaiki tata kelola dan birokrasi menjadi lebih baik ke depan. Untuk itu pemerintah pusat tidak segan segan membantu pemerintah daerah maupun provinsi dalam hal tersebut. (Yas/nrm)

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya