DPR Minta APBN 2017 Fokus ke Sektor Pangan

Liputan6.com, Jakarta - DPR RI tengah mengadakan Rapat Paripurna yang agendanya mendengarkan pendapat dari masing-masing fraksi mengenai pagu indikatif 2017. 

Salah satu anggota Fraksi Demokrat, Wa‎hyu Sanjaya mengungkapkan, sudah saatnya di 2017 alokasi anggaran pemerintah mulai difokuskan untuk program-porgram ketahanan pangan.

"Jadi bukan hanya untuk pembangunan infrastruktur, tapi program-program yang pro rakyat, sekali lagi program yang pro rakyat, seperti untuk ketahanan pangan," kata Wahyu di Gedung DPR RI, Kamis (26/5/2016).

Menurut dia, dengan memfokuskan ketahanan pangan tersebut mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat cukup signifikan. Selain itu, dengan terciptanya swasembada beberapa bahan pangan, akan mencegah terjadinya volatilitas harga bahan pangan.

Wahyu mengungkapkan, selama dua tahun fokus pembangunan infrastruktur seharusnya sudah terlihat hasilnya. "Mulai di 2017, pembangunan infrastruktur besar-besaran tersebut sebagian dialihkan untuk program ketahanan pangan,"tuturnya.

Tak hanya itu, Fraksi Demokrat juga meminta kepada pemerintah untuk memperhatikan angka target pendapatan pemerintah, terutama dari pendapatan pajak setiap tahunnya.

Di tengah kondisi ekonomi yang masih belum stabil akibat pengaruh global, menurut Wahyu, target penerimaan pajak juga harus lebih realistis.

"Target penerimaan negara yang diperkirakan meningkat dari 2016 merupakan sikap optimis pemerintah dalam penerimaan yang bersumber dari pajak‎. Untuk itu tahun 2017 target ini harus benar-benar diperhatikan, jadi realistis saja," papar Wahyu.

Sebelumnya pada 19 Februari 2016 lalu, pemerintah mengungkapkan bahwa pembangunan infrastruktur yang dijalankan saat ini salah satu tujuannya untuk menciptakan ketahanan pangan. Alasannya, salah satu infrastruktur yang dibangun adalah bendungan dan irigasi. 

Pemerintah akan memperbaiki saluran irigasi yang rusak di seluruh daerah di Indonesia guna memperkuat program ketahanan pangan. Pemerintah menggelontorkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dari pos Dana Alokasi Khusus (DAK) dan dana desa.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution mengakui, manfaat jaringan irigasi utama yang telah terbangun memerlukan pembangunan jaringan primer, sekunder, tersier untuk mencetak sawah. Revitalisasi irigasi berorientasi pada pemenuhan tingkat layanan irigasi yang efektif dan efisien.

"Teknologi tanam sudah lebih maju, tapi masalahnya airnya pas-pasan jadi bikin tanamnya satu-satu. Karena kondisi begitu, di tengahnya dibuat selokan buat pelihara ikan. Jadi revitalisasi irigasi segera dilakukan," ucap Darmin di kantornya, Jakarta, Jumat (19/2/2016).

Dalam pembangunan jaringan primer, sekunder dan tersier lintas Kementerian, perlu sinergi pemerintah pusat, pemerintah propinsi, dan pemerintah kabupaten dan kota dalam pengelolaan revitalisasi irigasi.