Menteri Susi Ajak Republik Palau Berantas Pencurian Ikan

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memperkuat kerja sama dengan Republik Palau untuk memerangi tindak pencurian ikan di wilayah perairan Indonesia. Kerja sama ini juga ditujukan untuk memajukan tata kelola perikanan berkelanjutan di kedua negara.
‎
Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengatakan kerjasama ini sebagai dari upaya  mencegah, menghalangi, dan menghapuskan illegal, unreported and unregulated (IUU) Fishing berdasarkan regulasi yang berlaku pada lingkup nasional, regional dan internasional.

"Telah ditandatangani joint communique dengan Republik Palau dalam hal pemberantasan illegal fishing," ujar Menteri Susi dalam keterangan tertulis di Jakarta, Sabtu (30/7/2016).

Dalam kesepakatan kerja sama ini, lanjut Menteri Susi,  Indonesia dan Palau akan fokus untuk meningkatkan upaya dan langkah-langkah memajukan praktik penangkapan ikan yang bertanggung jawab. Selain itu, kedua negara berkomitmen untuk memerangi praktik IUU Fishing melalui pembentukan hotline communication, pertukaran informasi bersama, dan kegiatan peningkatan kapasitas.

Selain itu, kata Susi, kerja sama tersebut juga mencakup penerapan prinsip kehati-hatian dalam tata kelola perikanan berkelanjutan, termasuk memastikan aliran ikan dan produk perikanan ke pasar global.

"Mengeksplorasi setiap kemungkinan inisiatif bersama dan memperkuat kerja sama dengan pemerintah dan organisasi internasional lainnya untuk memerangi IUU Fishing dan memajukan tata kelola perikanan berkelanjutan," ungkap dia.

Pada kesempatan tersebut, Susi juga mengapresiasi partisipasi Menteri Sumber Daya Alam, Lingkungan dan Pariwisata Republik Palau Y.M. Fleming Umiich Sengebau yang secara positif menanggapi sarannya untuk menaikkan biaya izin penangkapan ikan. Hal ini dilakukan guna meningkatkan jumlah devisa negara yang bertetangga dengan Indonesia tersebut.

"Hal ini sejalan dengan semakin tingginya biaya pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan serta menurunnya stok sumber daya perikanan," tandas Susi. (Dny/Ndw)