BPS: Presiden Jokowi Minta Anggaran Infrastruktur Tak Kena Potong

Liputan6.com, Jakarta - Badan Pusat Statistik (BPS) memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia tidak akan terganggu dengan pemotongan anggaran negara senilai Rp 133,8 triliun pada kuartal II-2016. Sebab arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sangat jelas untuk tidak memangkas belanja infrastruktur, seperti pembangunan jalan, jembatan, bandara, dan lainnya.

"Pemotongan anggaran tidak ganggu pertumbuhan ekonomi karena belanja yang dipotong untuk kegiatan tidak produktif. Misalnya perjalanan dinas, rapat," ujar Kepala BPS, Suryamin di kantornya, Jakarta, Jumat (5/8/2016).

Sementara untuk anggaran infrastruktur, ia menuturkan dipastikan aman dari pemotongan. Jadi dipastikan tidak berdampak terhadap kinerja pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan 5,2 persen pada 2016.

"Presiden Jokowi minta anggaran buat bangun jalan, jembatan, bandara tidak boleh berhenti. Harus jalan," kata Suryamin.   

Dia mengaku, Indonesia masih berpeluang menggenjot pertumbuhan ekonomi di kuartal III dan IV lebih tinggi. Harapan besar bertumpu pada optimalisasi program pengampunan pajak (tax amnesty).

"Kalau tax amnesty positif bisa capai Rp 165 triliun, maka ini bisa digunakan untuk investasi karena diperkirakan sektor konstruksi dan manufaktur masih akan bertumbuh. Ekspor pun mulai membaik di tahun ini," ujar dia.

Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS, Suhariyanto menambahkan ada harapan dari peningkatan konsumsi pemerintah di kuartal III-2016. Lantaran, Indonesia masih mampu bertumbuh ketika ekonomi seluruh negara lain mengalami pelemahan.  

"Pengeluaran pemerintah tidak buruk-buruk sekali kok, karena ekspor impor belum bisa terlalu berharap. Termasuk konsumsi rumah tangga masih bisa tumbuh karena inflasi bisa di handle," ujar dia tanpa bersedia memprediksi pertumbuhan ekonomi kuartal III.(Fik/Ahm)