Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menilai di era kompetisi global, pembangunan infrastruktur fisik belum cukup untuk mengatasi kemiskinan, pengangguran, ketimpangan dan kesenjangan sosial. Terlebih Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) sudah dimulai yang berarti persaingan di Asia Tenggara semakin sengit.
"Agar Indonesia bisa bersaing dalam kompetisi global maka pembangunan infrastruktur sosial, yaitu kapasitas produktif dan Sumber Daya Manusia (SDM) harus dipercepat. Dengan demikian Indonesia tidak hanya menjadi penonton dalam perlombaan ekonomi global, Indonesia harus ikut berlomba dan harus menjadi bangsa pemenang," kata Jokowi pada Pidato Kenegaraan di depan Sidang Bersama DPR dan DPD di Gedung MPR/DPR, Jakarta, Selasa (16/8/2016).
Â
Terkait dengan itu, menurut Jokowi, pemerintah memandang penting untuk memperluas akses masyarakat pada kegiatan ekonomi produktif, dengan mendorong kemajuan dan produktivitas sektor UMKM. Sektor yang selama ini menjadi tulang punggung ekonomi Indonesia.
Untuk itu, dalam dua tahun terakhir pemerintah telah menurunkan suku bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) per tahun dari 22 persen menjadi 12 persen pada 2015 dan turun menjadi 9 persen pada 2016.
Advertisement
Pemerintah juga terus mempermudah akses masyarakat untuk memperoleh KUR. Sedangkan dalam rangka menyiapkan SDM menghadapi kompetisi global, pemerintah memperkuat sistem pendidikan vokasional. Melalui pendidikan vokasional, dapat melahirkan angkatan kerja dengan kemampuan yang relevan dengan kebutuhan industri.
Â
"Di saat yang bersamaan, kita pastikan masyarakat usia produktif bisa lebih cepat mendapatkan pekerjaan. Pemerintah juga terus mendorong terwujudnya hilirisasi penelitian dengan memperkuat sinergi antara pemerintah, perguruan tinggi dan dunia industri. Begitu juga sejumlah Sentra Teknologi dan Inovasi dibangun untuk mendukung industrialisasi nasional. Sedangkan untuk mempercepat BUMN agar makin produktif dan menguat daya saingnya, Pemerintah mempersiapkan ‘holdingisasi’.
Â
Secara khusus, lanjut Presiden, pemerintah pusat mengapresiasi terobosan-terobosan yang telah dilakukan pemerintah daerah dalam rangka penyiapan kapasitas produktif Indonesia. Termasuk kesigapan daerah dalam percepatan pelaksanaan kebijakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN).(Fik/Nrm)