Subsidi Bunga KUR Kena Pangkas Jadi Rp 9,5 Triliun pada 2017

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah akan memangkas subsidi bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar Rp 1 triliun dari Rp 10,5 triliun di tahun ini menjadi Rp 9,5 triliun pada 2017. Pemotongan ini melihat proyeksi serapan hanya 50 persen dari pagu anggaran Rp 10,5 triliun di periode 2016.

"Subsidi bunga Rp 9,5 triliun di tahun depan, tahun ini Rp 10,5 triliun," kata Wakil Menteri Keuangan, Mardiasmo usai Rakor KUR di kantor Kemenko Bidang Perekonomian, Jakarta, Jumat (16/9/2016).

Ia beralasan, pemangkasan subsidi bunga tahun depan tidak terlepas dari realisasi penyerapan yang masih rendah di 2016. Mardiasmo menyebut, dari alokasi subsidi bunga Rp 10,5 triliun, baru terserap Rp 1,5 triliun. Sementara tingkat bunga KUR dipatok 9 persen.

"Kemungkinan tahun ini tercapai 50 persen atau Rp 5 triliun. Tapi kita coba untuk tetap bisa mencapai target Rp 10,5 triliun," jelas dia.

    

Mardiasmo menjelaskan, selain perbankan, nantinya koperasi bisa menjadi lembaga penyalur KUR. Ada syarat bagi koperasi yang ingin menyalurkan KUR, utamanya harus sehat dari sisi keuangan. Sementara pengawasannya di bawah Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

"Pinjaman ke koperasi harus untuk usaha produktif, tidak boleh konsumsi. Misalnya mau buat beli kendaraan, kawinan anak, beli TV itu tidak boleh. Namanya KUR ya diberikan untuk usaha," ujar dia.

Dalam kesempatan sama, Menteri Koperasi dan UKM AAGN Puspayoga menambahkan, pemerintah sedang mengkaji koperasi sebagai penyalur KUR. Kajiannya melibatkan satu sampai dua koperasi sebagai pimpinan proyek penyalur KUR.

"Mudah-mudahan dalam hitungan bulan sudah selesai kajiannya. Ada tujuh koperasi yang diajukan, tapi mulainya satu-dua koperasi di tahun ini dan lebih banyak lagi di 2017. Nanti pakai Peraturan Menko Perekonomian," jelas Puspayoga.  

Sektor Pangan

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution menyatakan, penyaluran KUR secara global tidak berada di bawah harapan. Hingga September 2016, penyaluran KUR sudah mencapai sekitar 65 persen dari target penyaluran Rp 120 triliun.

Penyaluran tersebut meliputi kredit mikro sebesar Rp 44,7 triliun dan ritel Rp 20,5 triliun. Sementara untuk penempatan tenaga kerja Indonesia baru terealisasi Rp 79,5 miliar.

Realisasi penyalurannya per 31 Agustus 2016, KUR lebih banyak dinikmati sektor perdagangan (besar dan eceran) yang mencapai 68 persen, sedangkan sektor pertanian (termasuk perkebunan, kehutanan) hanya mencatat penyerapan 15,51 persen.

Sektor lainnya bahkan lebih kecil lagi, yakni jasa-jasa 10,86 persen, industri pengolahan 4,49 persen, dan perikanan 1,15 persen.

"Padahal arah yang diinginkan pemerintah, KUR mestinya menyasar kredit mikro. Komposisi yang sekarang belum sesuai dengan komposisi perekonomian kita. Kita ingin KUR ini lebih disalurkan kepada petani, nelayan dan peternak," kata Darmin di kantornya, Jakarta, Jumat 16 September 2016.

Faktor tersendatnya realisasi KUR ke sektor pertanian, diakuinya karena sumber daya manusia (SDM) yang minim  dimiliki bank penyalur untuk menjangkau para calon debitur di lapangan.

"Sektor perdagangan selama ini lebih menguasai. Ini disebabkan karena perdagangan berada di garda terdepan, paling mudah dijangkau. Sementara sektor pertanian  sulit untuk dijangkau," ucap Darmin.

Rakor juga menyepakati perluasan basis penerima KUR tahun depan. Selain itu agar bank syariah juga bisa menyalurkan KUR, klausul tentang margin akan ditambahkan dalam rencana revisi Permenko tentang KUR.

"Sektor e-commerce untuk start up harus diantisipasi. Juga untuk para petani karet," kata Darmin.  

Ketua Dewan Komisioner OJK, Muliaman Hadad menyarankan, pemerintah perlu melakukan pendekatan berbeda untuk meningkatkan realisasi KUR di luar sektor perdagangan.

"Pemerintah perlu mendalami kemungkinan adanya KUR khusus untuk mendorong ekskalasi pertumbuhan KUR di luar sektor perdagangan," tutur dia.

OJK yang melakukan kajian cepat terhadap data debitur pada tiga bank BUMN, yakni BRI, BNI, Mandiri pada Juni 2016 mendapatkan hasil 58,30 persen debitur yang menerima fasilitas KUR pada 2016 merupakan debitur baru.

Sementara 23,73 persen merupakan debitur switching dari KUR skema lama, dan 17,97 persen merupakan debitur switching dari kredit komersial. "Untuk tahun depan, yang switching ini harus dikurangi,"  tutur Muliaman.

Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI), Asmawi Syam mengatakan, BRI telah menyalurkan KUR sebesar 70 persen dari target hingga akhir tahun ini Rp 69 triliun. Angka ini bertambah Rp 2 triliun dari sebelumnya Rp 67 triliun.

"Kita juga ingin fokus memperhatikan sektor pangan, seperti pertanian, peternakan, perikanan. Mekanisme pemberian kredit ke sektor ini nanti akan didetailkan karena pertanian atau peternakan ada musimnya," jelas Asmawi. (Fik/Ahm)