Bangun Infrastruktur Transportasi, Kemenhub Gandeng BPPT

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) terus mendorong pembangunan infrastruktur di sektor transportasi. Kementerian Perhubungan pun membuka pintu kerja sama dengan berbagai pihak yang bisa mendorong terciptanya pembangunan infrastruktur di sektor transportasi secara efisien dan efektif. 

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menjelaskan, salah satu pihak yang selalu mendukung Kementerian Perhubungan dalam pembangunan infrastruktur transportasi adalah Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT). 

"Kemenhub akan senantiasa memanfaatkan hasil-hasil perekayasaan BPPT untuk menunjang pembangunan dan modernisasi infrastruktur transportasi Indonesia," jelas Budi seperti dikutip dalam keterangan tertulis, Sabtu (24/9/2016).

Di sektor perhubungan udara, Kemenhub dan BPPT sepakat untuk menguji-coba prototipe Sistem Navigasi Penerbangan Nir Radar, yang lebih dikenal dengan Automatic Dependent Surveillance Broadcast (ADS-B) hasil rekayasa BPPT di Bandara Pendidikan Penerbangan Curug.

Dengan dipasangnya ADS-B BPPT di Bandara Sekolah Penerbangan Curug, maka para siswa Air Traffic Control (ATC) dapat memanfaatkan teknologi buatan Indonesia yang lebih sederhana dan diharapkan lembaga pendidikan penerbangan tersebut dapat mendukung program pelatihan untuk meningkatkan ketersediaan tenaga ATC yang sangat dibutuhkan sejalan dengan meningkatnya industri penerbangan Indonesia.

Disamping itu, dengan lokasi uji coba di Curug akan memudahkan para petugas Kementrian Perhubungan untuk melakukan pengecekan dalam rangka memfasilitasi peoses sertifikiasinya.

Budi Karya Sumadi telah memberikan isntruksi kepada Ditjen Perhubungan Udara agar Sistem Navigasi Penerbangan (ADS-B) BPPT ini segera dapat dipasang di beberapa Bandara di Papua, yang saat ini paling membutuhkannya.

Kepala BPPT Unggul Priyanto menambahkan, sistem navigasi penerbangan ADS-B adalah hasil perekayasaan para Peneliti BPPT dan prototipe dibuat bekerjasama dengan PT Inti. ADS-BPPT ini diuji-cobakan di Bandara Semarang sejak tahun 2012 dan di Bandara Bandung sejak 2014.

Unggul membeirkan apresiasinya kepada Kementerian Perhubungan bahwa alat navigasi Udara karya anak Bangsa ini akan segera memperoleh sertifikasi dari Direktorat Navigasi Udara, Kemenhub, sehingga proses hilirisasinya segera dapat dilaksanakan di Indonesia.

BPPT mencatat bahwa dari 296 bandara di Indonesia (semua kategori), sekitar 255 bandara berpotensi membutuhkan perangkat ADS-B untuk Mini ATC dan Surface Movement Monitoring.

Di sektor perkeretaapian

Untuk sektor perkeretaapian Budi meminta kepada Kepala BPPT untuk bekerjasama dengan Direktorat Jenderal Perkeretaapian, Kemenhub, untuk melakukan pengkajian terhadap desain dan konstruksi serta social engineering pembangunan LRT di Indonesia, untuk dapat digunakan sebagai dasar untuk mengambil kebijakan nasional pada sektor kereta api yang lebih cost effective.

Budi juga menyampaikan kepada Kepala BPPT bahwa terdapat satu perusahan milik negara yang telah menyatakan memiliki kemampuan membangun LRT (konstruksi dan rolling stocks) dengan sepenuhnya memanfaatkan sumber dana non-APBN.

Terkait hal ini Budi meminta kepada Kepala BPPT agar bersama-sama Ditjen Perkeretaapian melakukan pengkajian terhadap pernyataan perusahan tersebut dan melihat feasibility penerapan untuk dapat digunakan sebagai policy recommendations.

Kepala BPPT menyatakan kesiapannya dan akan menugaskan para penelitinya bersama-sama dengan para pejabat Ditjen Perkeretaapian melaksanakan kedua hal yang diminta oleh Menhub tersebut.

Perhubungan laut

Untuk sektor perhubungan laut, Budi dan Kepala BPPT membahas peningkatan dan perluasan kerjasama pengujian prototype kapal laut, guna dapat diperoleh kapal-kapal produk Nasional yang memiliki safety standards yang teruji dan dapat diterima secara Internasional.

Dalam hal ini Menhub meminta agar Staf Ahli Teknologi dan Ditjen Perhubungan Laut untuk duduk bersama perusahan negara terkait beserta BPPT untuk membuat kajian rekomendasi produksi kapal-kapal secara nasional yang favorable dan dapat membuat produsen kapal Nasional mau membangun kapal-kapal khusus dengan standar internasional guna mendukung program tol laut. (Gdn/Ndw)