Pemerintah, BI dan OJK Kumpul Bahas Tax Amnesty dan Ekonomi RI

‎Gubernur BI Agus Martowardojo sebelumnya menyatakan, round table discussion terkait kemajuan realisasi tax amnesty dan infl

oleh Fiki Ariyanti diperbarui 26 Sep 2016, 15:18 WIB
Diterbitkan 26 Sep 2016, 15:18 WIB
Pemerintah, Bank Indonesia (BI), dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menggelar rapat bersama yang dikemas dalam round table discussion membahas tax amnesty dan perekonomian Indonesia. (Liputan6.com/Fiki Ariyanti)
Pemerintah, Bank Indonesia (BI), dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menggelar rapat bersama yang dikemas dalam round table discussion membahas tax amnesty dan perekonomian Indonesia. (Liputan6.com/Fiki Ariyanti)

Liputan6.com, Jakarta Pemerintah, Bank Indonesia (BI), dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menggelar rapat bersama yang dikemas dalam round table discussion. Rapat ini membahas sinergi kebijakan untuk optimalisasi pelaksanaan Program Pengampunan Pajak (tax amnesty) serta terkait kondisi perekonomian terkini, khususnya inflasi.

‎Hadir dalam rapat tersebut, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno, Gubernur BI Agus Martowardojo, dan Ketua Dewan Komisioner OJK Muliaman D Hadad.

Rapat berlangsung siang ini (26/9/2016) sekitar pukul 14.00 WIB di Menara Radius Prawiro Gedung BI, Jakarta.

Rapat tertutup untuk awak media ini membahas tentang sinergi kebijakan pemerintah, BI, dan OJK dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tax amnesty serta pengendalian inflasi tahun ini dan 2017.

Seperti diketahui, ‎Gubernur BI Agus Martowardojo sebelumnya menyatakan, round table discussion pada Senin ini terkait kemajuan realisasi tax amnesty dan inflasi. "Senin kita melakukan round table discussion soal progress tax amnesty  dan inflasi. Kita bicara ekonomi secara umum," terang dia.

Lebih jauh dijelaskan Agus, BI memperkirakan inflasi berkisar 3 persen-5 persen di 2017. Faktor yang perlu diwaspadai sehingga berpengaruh pada inflasi tahun depan, sambungnya, gejolak harga pangan dan kenaikan tarif dasar listrik.

"Sudah didiskusikan, penting sekali koordinasi (menaikkan tarif listrik) di waktu yang tepat supaya inflasi rendah. Karena kalau listrik naik tarifnya, dampak inflasi 0,8 persen-1,1 persen di 2017. Serta mengarahkan subsidi lebih tepat sasaran," papar dia. (Fik/Nrm)

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya