Geger Pegawai Komdigi Jadi Beking Ribuan Situs Judi Online, Pengawasan Internal Lemah?

Infrastruktur Logistik Membaik Saat 2 Tahun Pimpinan Jokowi-JK

Pengusaha harap pemerintah konsisten berantas pungutan liar.

oleh Septian Deny diperbarui 22 Okt 2016, 21:00 WIB

Diterbitkan 22 Okt 2016, 21:00 WIB

Pengusaha mengapresiasi upaya pemerintah dalam menggenjot pembangunan infrastruktur dan penyederhanaan regulasi guna memperbaiki sistem logistik di Indonesia.

Liputan6.com, Jakarta - Pengusaha mengapresiasi upaya pemerintah dalam menggenjot pembangunan infrastruktur dan penyederhanaan regulasi guna memperbaiki sistem logistik di Indonesia. Hal ini dinilai telah dilakukan secara optimal dalam dua tahun masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Presiden Jusuf Kalla (JK).

‎"Mengenai 2 tahun Presiden Jokowi di sektor logistik, ada kemajuan pada regulasi dan infrastruktur‎," ujar Ketua Asosiasi Logistik Indonesia (ALI) Zaldy Ilham Masita saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Sabtu (22/10/2016).

Selain itu, ‎pemerintah juga dinilai sukses dalam menurunkan waktu bongkar muat (dwelling time) di pelabuhan.‎ Dari laman kerjanyata.id, pada September 2016, rata-rata dwelling time di Indonesia turun menjadi 3,36 hari, dari sebelumnya 6,33 hari pada Januari 2015 dan ‎4,38 hari pada Desember 2015.

‎Namun demikian, lanjut Zaldy, penurunan dwelling time tersebut harus diimbangi dengan kepastian rencana jangka panjang. Sebab menurut dia, tanpa adanya dua hal tersebut, penurunan dwelling time ini tidak akan diimbangi dengan penurunan biaya logistik.

‎"Tapi masih banyak kelemahan dalam program yang mengurangi biaya logistik. Pemerintah belum punya rencana jangka panjang mengenai logistik sehingga banyak perubahan di tengah jalan yang membingungkan pengusaha," kata dia.

Selain itu, pemerintah perlu konsisten membangun logistik berbasis maritim jika ingin menurunkan biaya logistik. Terakhir, pemerintah juga harus menunjukkan konsistensinya dalam memberantas pungutan liar (pungli) dan mengurangi pungutan resmi dari BUMN dan Pemda yang membebani logistik‎.

"Jangan sampai dwelling time turun, malah menaikkan biaya logistik karena biaya pemindahan container keluar pelabuhan jadi tinggi karena container harus dikeluarkan buru-buru dari pelabuhan agar tidak terkena denda yang tinggi. Solusi penurunan dwelling time seperti ini tidak tepat. Yang kita butuhkan adalah kepastian, bukan dwelling time yang rendah tapi membuat biaya tinggi‎," ujar dia.