Sri Mulyani Bakal Gunakan Dana Repatriasi Buat Dorong Ekonomi

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia lebih rendah pada kuartal III-2016 dibanding realisasi 5,18 persen di kuartal sebelumnya. Proyeksi penurunan tersebut sudah diantisipasi pemerintah melalui penggunaan dana repatriasi program pengampunan pajak (tax amnesty) untuk kegiatan ekonomi.

"Kuartal II kemarin, pertumbuhan ekonomi kita sangat tinggi, tapi kuartal III barangkali lebih rendah," ujar Sri Mulyani di kantornya, Jakarta, Senin (24/10/2016).

Menurutnya, kondisi perekonomian global masih merupakan salah satu risiko untuk ekonomi nasional. Perlambatan ekonomi dunia menyeret pelemahan harga-harga komoditas termasuk di beberapa sektor perekonomian Indonesia.

"Kita buat langkah mengindentifikasi sektor usaha, menjamin proses intermediasi dari perbankan bisa dilakukan atau bank sendiri dalam kondisi cukup sehat sehingga mereka tidak punya kendala dalam melakukan fungsi intermediasi," jelas Sri Mulyani.

Sambungnya, pasar modal didorong untuk menghasilkan sumber dana investasi yang diperlukan untuk ekspansi perusahaan. "Ini merupakan langkah kami untuk antisipasi kami terhadap pertumbuhan ekonomi kuartal III dan IV," terangnya.

Langkah lain, tambah Sri Mulyani, pemerintah menyiapkan strategi supaya penurunan dapat tertahan, salah satunya melalui instrumen fiskal dari dana program tax amnesty. Pertama, dana repatriasi didorong menjadi salah satu sumber dana dalam menciptakan kegiatan perekonomian.

"Kami sudah menganalisis dan mendiskusikan terutama dengan OJK untuk melihat langkah-langkah agar dana repatriasi bisa menciptakan kegiatan ekonomi," papar dia.

Lanjut Sri Mulyani, memastikan Penyertaan Modal Negara (PMN) yang disuntikkan ke Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memberikan dampak positif sebagai agen pembangunan. Kemudian, mengoptimalkan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi pelaku UMKM yang selama ini menjadi penyelamat ekonomi di sektor riil.

"Kita ingin memperbaiki lagi daerah-daerah yang terpukul pelemahan harga komoditas akibat perlambatan ekonomi dunia, seperti Papua dan Kalimantan. Perbaikan lewat instrumen fiskal dan lainnya untuk meminimalisir dampak pelemahan yang berbeda-beda antar daerah," Sri Mulyani menerangkan.

Sementara dari sisi belanja, katanya, Kementerian/Lembaga diyakini mampu menyerap lebih dari 95 persen anggaran hingga akhir tahun. Bahkan diproyeksikan ada Kementerian/Lembaga yang bisa membelanjakan anggaran mendekati 100 persen.

"Ini pasti ada tambahan dampak positifnya bagi perekonomian nasional, terutama di kuartal IV," Sri Mulyani menandaskan. (Fik/Gdn)