Aksi Mogok Nasional Bisa Persulit Pengentasan Kemiskinan

Pengusaha minta buruh juga melihat kepentingan usaha dan dampaknya terhadap investasi terkait pelaksanaan demo 2 Desember.

oleh Ilyas Istianur Praditya diperbarui 26 Nov 2016, 14:31 WIB
Diterbitkan 26 Nov 2016, 14:31 WIB

Liputan6.com, Jakarta - Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menyatakan akan melakukan aksi mogok kerja nasional pada 2 Desember 2016. Aksi ini sebagai bentuk protes penerapan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2017.

Menanggapi aksi itu, Wakil Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) DKI Jakarta Sarman Simanjorang mengungkapkan jika itu terjadi memicu kelangkaan penciptaan lapangan kerja.

Ia menuturkan, kelangkaan itu karena semakin takutnya investor untuk masuk ke Indonesia. Dengan menurunnya tingkat investasi itu secara langsung juga akan mempersulit upaya pemerintah dalam mengurangi kemiskinan di Indonesia.

"Kemudian investor akan ragu masuk ke Indonesia jika aksi ini dijalankan,dengan demikian lowongan kerja akan semakin terbatas," kata Sarman saat berbincang dengan Liputan6.com, Sabtu (26/11/2016).

Saat ini, Sarman menuturkan, pemerintah terus berupaya melakukan deregulasi berbagai sektor demi menciptakan iklim usaha yang bersahabat dengan investor. Untuk mempercepat pembangunan nasional, pemerintah membutuhkan‎ investasi dari swasta, mengingat APBN sangat terbatas.

Tak hanya itu, Sarman mengaku beberapa pengusaha juga mulai mempertimbangkan mekanisasi dalam proses produksi. Salah satu alasan adalah tingginya UMP di beberapa wilayah. Selain itu juga beberapa pengusaha terpaksa melakukan relokasi pabriknya ke wilayah yang lebih kondusif.

"Jadi tolonglah dipikirkan untung ruginya,jangan hannya melihat dari sisi kepentingan buruh tapi lihat juga kepentingan dunia usaha dan dampaknya terhadap iklim usaha dan invetasi kita," tegas Sarman.

Seperti diketahui sebelumnya, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) memastikan 1 juta buruh di Indonesia akan melakukan aksi mogok nasional pada 2 Desember 2016. Aksi ini akan berlangsung di 250 kabupaten/kota di 20 provinsi untuk menyuarakan tiga tuntutan. Salah satunya menolak upah murah.

"Buruh di 250 kabupaten/kota di 20 provinsi sekitar hampir 1 juta buruh akan melakukan mogok nasional dalam bentuk unjuk rasa nasional setop produksi. Aksi ini digelar 2 Desember mendatang, dari sebelumnya direncanakan 25 November ini," kata Presiden KSPI, Said Iqbal, di Jakarta, Senin 21 November 2016.

Khusus buruh se-Jabodetabek dan Karawang, Said mengatakan lebih dari 200 ribu buruh pada saat mogok nasional 2 Desember ini akan bergerak melakukan demo di Istana Negara. Titik kumpul di Bundaran Hotel Indonesia.

"Sedangkan mogok nasional buruh di 19 provinsi lainnya dilakukan di kawasan industri dan kantor gubernur masing-masing," ujar dia. (Yas)

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya