Pemerintah Buka Suara soal Pemutusan Kerja Sama JP Morgan

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah akhirnya memutuskan kemitraan dengan JP Morgan Chase Bank NA. Lantaran riset JP Morgan Chase Bank dinilai menciptakan gangguan stabilitas sistem keuangan nasional.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Suahasil Nazara pun memberikan penjelasan mengenai pemutusan kerjasama tersebut. Dia menjelaskan, pada November 2016 JP Morgan mengeluarkan riset yang menyatakan kepemilikan aset Indonesia dari overweight menjadi underweight.

"JP Morgan itu mengeluarkan analisis yang mengatakan bahwa merekomendasikan agar kepemilikan Indonesia, kalau mereka punya obligasi Indonesia, punya kepemilikan aset Indonesia, itu sebelumnya rekomendasinya overweight artinya boleh banyak dalam portofolio mereka," jelas dia kepada Liputan6.com, di Jakarta, Senin (2/1/2017).

Pemerintah pun menilai hal tersebut sebagai sesuatu yang ganjil. Lantaran penurunan itu bersifat drastis.

"Kemudian pertengahan November itu sesudah hasil pemilihan Presiden Amerika Serikat (AS) mereka mendowngrade kita, menurut mereka underweight. Underweight itu artinya dari overweight harusnya bawahnya itu netral, bawahnya netral itu underweight," tambah Suahasil.

Pemerintah sempat melayangkan konfirmasi atas keputusan tersebut. Beberapa hal menjadi pertanyaan pemerintah antara lain seperti cara analisanya.

Hasilnya, pemerintah menemui beberapa hal yang aneh. Selain penurunan peringkat yang drastis, kondisi ekonomi dan politik di Indonesia saat ini  lebih baik yang lebih baik dibanding Brazil. Sementara Brazil hanya turun satu tingkat.

"Jadi di sana (Brazil) kondisi politik kacau balau, nah tapi melihat kondisi ekonomi politik dan kita lihat dia cara hitung kondisi assesment Indonesia. Bagi kita tidak kredibel saja JP Morgan itu," jelas dia.

Kemudian, riset tersebut berbarengan dengan maraknya dana asing yang keluar pasca terpilihnya presiden AS Donald Trump. Hal itu menimbulkan kecurigaan Indonesia jadi sasaran spekulasi.

"Nah lalu kita konfirmasi, hasil konfirmasi kita menunjukan bahwa assessment mereka tidak kredibel, malah ada bahasa-bahasa  bahwa ini sekadar taktik aja strategi mereka. Yang menurut kita Indonesia dianggap sebagai, bisa jadi sasaran spekulasi," ungkap dia.

Sudah Tak Sejalan

Suahasil menerangkan, JP Morgan seharusnya memiliki sudut pandang yang sama dengan pemerintah yakni menciptakan stabilitas. Terlebih, rekomendasinya sangat berpengaruh pada pasar internasional.

Di Indonesia sendiri, JP Morgan berperan sebagai bank persepsi dan agen penjual utama (primary dealer) surat utang pemerintah.

"Mindsetnya kalau bisnis di Indonesia, bekerja bersama pemerintah Indonesia, tentang bisnis Indonesia, bisnis pemerintah jual obligasi menjadi bank persepsi mindsetnya adalah 'Ayo kita jaga sama-sama stabilitasnya Indonesia'," ujar dia.

Dia mengatakan, setelah pemerintah melakukan analisa yang mendalam, JP Morgan sudah tak sejalan dengan pemerintah. Oleh karenanya, pemerintah memilih untuk memutuskan kemitraan dengan JP Morgan.

"Kalau Indonesianya stabil maka baik untuk bisnis semuanya, ini yang menurut kita kemarin itu setelah dikaji komprehensif, kalau memang mau menjadikan Indonesia tempat spekulasi ya artinya tidak sama mindset kita. Jangan dengan mindset kita memang bantu pemerintah, kalau spekulan pemerintah tanggulangi saja tidak ikut-ikut, artinya tidak sama," ujar dia.