Presiden Jokowi Minta Swasta dan BUMN Garap Proyek Infrastruktur

Liputan6.com, Jakarta Pemerintah memiliki sejumlah proyek prioritas nasional ‎hingga 2019 mendatang. Namun pelaksanaan proyek tersebut tidak bisa semuanya dilaksanakan oleh pemerintah, melainkan harus ada peran serta dari pihak swasta.

Untuk mengatasi hal ini, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta agar pembangunan infrastruktur pada 2018 lebih banyak diserahkan pada pihak swasta. Ini mengingat keterbatasan anggaran yang dimiliki pemerintah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

‎"Untuk investasi, karena kapasitas fiskal kita yang terbatas, investasi tidak bisa bergantung pada pemerintah. Sumber investasi di 2017, apalagi di 2018 memang sebagian besar harus berasal dari swasta," ujar dia di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Rabu (15/3/2017).

Dia menuturkan, 70 persen-80 persen proyek infrastruktur harus diserahkan pengerjaannya pada swasta dan BUMN pada 2018. Oleh karena itu, belanja modal atau capital expenditure BUMN harus ditingkatkan agar mampu menggarap proyek-proyek tersebut.

‎"Seperti yang saya sampaikan, 70 persen-80 persen dari swasta dan BUMN. Oleh sebab itu peran capital expenditure BUMN harus betul-betul ditingkatkan sehingga betul-betul bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi kita," kata dia.

Bahkan, kata Jokowi, ‎jika swasta bersedia berinvestasi pada salah satu proyek infrastruktur tersebut, pemerintah dan BUMN diminta untuk tidak masuk pada proyek ini.

"Kalau ada swasta yang masuk, serahkan saja ke swasta. Jangan APBN masuk, jangan BUMN masuk," ujar dia.