BKPM: Pilkada DKI Tak Ganggu Iklim Investasi

Liputan6.com, Jakarta - Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menyatakan, iklim investasi di Indonesia tidak terganggu dengan penyelenggaraan Pilkada DKI Jakarta, kemarin (20/4/2017). Pasalnya proses demokrasi ini berjalan dengan tertib dan aman.

"Pilkada yang dramatis ini berlangsung tertib, aman, dan damai. Jadi positif (untuk investasi)," kata Kepala BKPM, Thomas Trikasih Lembong saat ditemui di Hotel Shangrila, Jakarta, Kamis (20/4/2017).

Menurutnya, pesta demokrasi atau Pilkada yang berjalan dengan tertib ini merupakan keunggulan Indonesia yang dilihat investor. Kondisi tersebut berbeda dengan negara lain.

"Saya sama sekali tidak prihatin suku, agama, ras menganggu. Karena kebhinekaan dan tolerasi di Indonesia masih kuat dan baik walaupun sempat jadi isu. Ini bukti kalau Indonesia merupakan negara toleransi," jelas Tom Lembong.

Dia berharap, gubernur dan wakil gubernur terpilih dapat bekerja sama dengan pemerintah pusat. "Mereka profesional dan capable. Saya yakin akan ada kerja sama yang baik antara pemerintah DKI dan pemerintah pusat," pungkasnya.

Sebelumnya, Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) bidang Hubungan Internasional dan Investasi, Shinta Widjaja Kamdani  menyatakan bahwa beberapa investor mengambil sikap wait and see sambil menunggu momen Pilkada DKI Jakarta selesai.

Investor melihat bahwa Pilkada Jakarta yang di dalamnya terdapat isu penistaan agama sempat membuat situasi Jakarta memanas. Apindo menginginkan perlu ada diskusi untuk meluruskan kondisi tersebut kepada masyarakat sehingga tidak merembet ke daerah lain.

"Yang paling jadi konsen investor asing adalah faktor agama, ras, suku yang terjadi kemarin. Itu yang mengkhawatirkan. Jelas (mengganggu), beberapa ada yang wait and see, menunggu hasilnya seperti apa," kata Shinta.

Dia menyarankan, supaya Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta terpilih Anies-Sandi dapat mengajak Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) berdiskusi bersama pemerintah pusat dan partai politik. Tujuannya meluruskan isu tersebut.

"Pemimpin baru harus merekonsiliasi Pak Ahok bersama pemerintah pusat dan parpol agar jelas arahnya Jakarta bukan ke situ (SARA), karena khawatirnya yang terjadi di Jakarta merembet ke daerah lain, di mana faktor suku dan agama bisa memenangkan (mempengaruhi) Pilkada, jadi ke depannya seperti apa," kata Shinta. (Fik/Gdn)