72 Tahun RI Merdeka, Luhut Ingin RI Tak Lagi Impor Garam

Pemerintah akan menambah luasan lahan garam untuk mengatasi kelangkaan.

oleh Fiki Ariyanti diperbarui 10 Agu 2017, 11:07 WIB
Diterbitkan 10 Agu 2017, 11:07 WIB
Garam (Foto: Fransiska Wahyuning)
Garam (Foto: Fransiska Wahyuning)

Liputan6.com, Jakarta Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Pandjaitan, berencana ekstensifikasi dengan menambah luas lahan garam untuk mengatasi kelangkaan sehingga berakibat pada lonjakan harga garam di pasar. Ada tiga area yang menjadi incaran pemerintah dalam program tersebut.

“Kita minta supaya dibuat segera studi kelayakan untuk persoalan garam. Jadi kita enggak mau tergantung lagi (impor). Kita ini kan semua kurang sinergi," tegas Luhut dalam keterangan resminya di Jakarta, Kamis (10/8/2017).

Menurut Luhut, ekstensifikasi lahan garam akan diprioritaskan di tiga wilayah, yakni Nusa Tenggara Timur (NTT), Sulawesi, dan Jawa Timur. Ia melanjutkan, Kupang memiliki lahan seluas 7.000 hektare (ha) yang berpotensi sebagai lahan produksi garam. Begitupun di Sulawesi seluas 2.000 ha dan di Madura.

"Jadi tiga area utama ini akan kita sinergikan demi bisa memenuhi kebutuhan garam, terutama garam konsumsi sebanyak 1,3 juta ton dan garam industri sekitar lebih dari 2 juta ton,” Luhut menerangkan.  

Saat ini, diakui Luhut, proses studi sedang berlangsung dan ditargetkan selesai bulan depan dengan mengandalkan periset dalam negeri. Ia menambahkan, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) sudah memiliki teknologi pengolahan garam yang tidak tergantung cuaca.

“Ternyata setelah diidentifikasi kemarin, BPPT punya teknologinya dan sekarang saya minta supaya Universitas Hasanuddin dan Universitas Kupang terlibat dalam proyek itu,” ucap Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan itu.

"Ini saya minta untuk betul-betul (dipergunakan) teknologi Indonesia demi menyambut 72 tahun kemerdekaan Indonesia,” pungkas Luhut.

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya