Liputan6.com, Jakarta - Indonesia mengalami kekurangan pasokan (backlog) rumah hingga 11,4 juta unit. Dari jumlah tersebut, 70 persen berasal dari kalangan pekerja informal atau mereka tak menerima gaji bulanan.
Untuk memenuhi kebutuhan rumah masyarakat Indonesia, pemerintah pun menyiapkan banyak program. Pada April 2015, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengeluarkan Program Sejuta Rumah yang merupakan gerakan bersama antara Pemerintah Pusat, Daerah, pengembang dan masyarakat untuk mewujudkan kebutuhan akan hunian, khususnya bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
Baca Juga
Di awal tahun ini, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) juga mengeluarkan dua program. Pertama adalah program Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT) dan kedua program Pembiayaan Mikro Perumahan (PMP).
Advertisement
Program BP2BT merupakan bantuan uang muka bagi pembiayaan perumahan sebesar 30 persen. Dalam skema ini, pemerintah akan menghibahkan dana kepada para pekerja informal sebesar 30 persen dari harga rumah yang akan dibeli.
Sedangkan untuk Pembiayaan Mikro Perumahan merupakan bantuan akses dari Kementerian PUPR kepada pekerja informal agar mendapat pembiayaan dari perbankan dengan plafon maksimal Rp 50 juta. Pembiayaan Mikro Perumahan bisa digunakan untuk membangun Rumah Inti Tumbuh (RIT) maupun rehabilitasi rumah.
Bagaimana perkembangan program-program tersebut dan apakah program yang telah dijalankan sudah terbukti bisa mengurangi angka backlog?Â
Temukan jawabannya dalam acara bincang bisnis dengan tema "Rumah untuk Rakyat" yang diselenggarakan Redaksi Liputan6.com bersama kantor staf Presiden RI, pada:Â
Hari / tanggal : Kamis, 28 September 2017
Waktu : 19.00 – 20.00 WIB
Tempat : SCTV Hall – SCTV Tower lantai 8 – Senayan City Jakarta
Narasumber : Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)Â Basuki Hadimuljono
Tamu Penanya : Direktur Utama BTN Maryono dan Managing Director PT Sri Pertiwi Sejati Group Asmat Amin
Talkshow streaming ini juga bisa disaksikan di sini: