Sri Mulyani Bakal Pantau Data Paradise Papers

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan akan memantau dokumen keuangan yang bocor dalam Paradise Papers (dokumen surga). Paradise Papers tersebut memuat 13,4 juta nama yang diam-diam berinvestasi di luar negeri.

Sri Mulyani mengatakan, bocornya dokumen Paradise Papers akan jadi perhatian pemerintah, jika ditemukan data atas nama Warga Negara Indonesia (WNI) dalam dokumen tersebut. Oleh karena itu, pihaknya akan memanfaatkan jaringan internasional untuk menelusurinya.

‎"Pada dasarnya, kalau kita melihat dari semua data seperti yang sudah disampaikan, untuk kerja sama internasional dan dalam rangka untuk memerangi," kata Sri Mulyani, di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Jakarta, Senin (6/11/2017).

Sri Mulyani melanjutkan, Pemerintah Indonesia telah berkomitmen memerangi praktik pencucian uang, sebagai bentuk nyata dengan menjadi anggota Financial Action Task Force/FATF).

"Jngan lupa bahwa Indonesia akan di dalam proses untuk jadi anggota FATF di mana itu adalah memerangi berbagai macam ilusi financing," tutur Sri Mulyani.

Sri Mulyani menuturkan, dokumen tersebut dapat menjadi acuan untuk memperbaiki basis data perpajakan Indonesia. Ini dapat memperkaya ‎basis data perpajakan (tax based) di Indonesia, terutama dari kalangan atas.

"Kami sudah dari awal mengatakan bahwa salah satu hal yang jadi perhatian adalah memperkuat tax based indonesia. Tax based  Indonesia terutama yang berasal dari high wealth individual itu adalah salah satu yang terus diperbaiki," tutur Sri Mulyani.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Sebelumnya, dokumen keuangan dalam skala besar jumlahnya sekitar 13,4 juta, bocor ke publik. Bocoran yang dinamakan Paradise Papers (Dokumen Surga) mengungkapkan bagaimana orang superkaya, termasuk Ratu Elizabeth, diam-diam berinvestasi di luar negeri, di mana surga pajak (tax haven) berada.

Seperti halnya Panama Papers, dokumen-dokumen tersebut didapat surat kabar Jerman, Süddeutsche Zeitung, yang kemudian meminta International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) untuk melakukan investigasi secara lebih rinci.

BBC Panorama dan Guardian termasuk dalam 100 lebih media yang menginvestigasi dokumen-dokumen tersebut.

Sejumlah dokumen yang telah dibocorkan pada Minggu 5 November 2017 baru sebagian kecil, yang mengungkap skandal pajak dan keuangan -- dari ratusan orang dan perusahaan yang namanya disebut dalam data.

Sejumlah pelaku bisnis terbesar di dunia, kepala negara, dan tokoh global dalam bidang politik, hiburan dan olahraga diduga kuat melindungi kekayaan mereka di tempat-tempat rahasia, dengan memanfaatkan tax havens (suaka/surga pajak) di sejumlah negara.

Seperti dikutip dari BBC, Senin 6 November 2017, selain Ratu Elizabeth juga ada juga nama menteri perdagangan dalam kabinet Presiden Donald Trump, Wilbur Ross, yang disebut memiliki saham di perusahaan yang melakukan transaksi dengan pihak Rusia yang dikenai sanksi oleh Amerika Serikat. Presiden Kolombia, Juan Manuel Santos juga ada dalam daftar.

Selain itu, pembantu dekat PM Kanada juga dikaitkan dengan skema offshore yang berpotensi merugikan jutaan dolar uang negara dari pajak. Skandal itu mengancam bakal mempermalukan Justin Trudeau, yang saat kampanye menjanjikan penutupan surga-surga pajak (tax haven).

Stephen Bronfman, yang namanya disebut dalam Paradise Papers, adalah ketua penggalang dana kampanye Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau.

Sedangkan seperti dikutip dari Haaretz, nama sejumlah figur dari Indonesia juga masuk di dalamnya.

ICIJ kemudian mengunggah sejumlah laporan awal dari dokumen tersebut dalam laman elektronik mereka offshoreleaks.icij.org. Organisasi itu menyebut, dokumen yang dirilis hanya sebagian kecil dari keseluruhan yang ada. Beberapa pekan mendatang, sebagian besar sisa dokumen akan segera dirilis lewat situs mereka.

Rilis awal dokumen menunjukkan, 120.000 individu dan entitas bisnis itu menggunakan skema finansial kompleks yang dirahasiakan di balik selimut struktur dana perwalian, yayasan, dan perusahan cangkang (shell/front companies).

Kini, seluruh dokumen itu membuat sejumlah pihak mempertanyakan transparansi arus finansial para figur yang namanya tercantum dalam Paradise Papers.

Dokumen itu juga memicu munculnya dugaan tax evasion dan tax avoidance yang mungkin dilakukan oleh ke-120.000 individu serta entitas bisnis tersebut. Meski begitu, seperti dikutip dari BBC, sebagian besar transaksi itu tak melanggar hukum.