Anggota DPR: Calon Gubernur BI Harus Loyal ke Presiden

Liputan6.com, Jakarta Empat nama kandidat calon Gubernur Bank Indonesia (BI), pengganti Agus Martowardojo yang akan habis masa jabatannya pada Mei 2018, sudah di tangan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Nantinya, Presiden akan mengajukan nama tersebut ke DPR untuk menjalani uji kelayakan dan kepantasan (fit and proper test) di Komisi XI DPR.

Anggota Komisi XI DPR M Misbakhun berharap nama yang akan diusulkan benar-benar memiliki pengalaman bekerja bersama dengan Presiden Jokowi.

“Sehingga mengerti vibrasi getaran hati Bapak Presiden Jokowi mengenai arah kebijakan ekonomi moneter ke depan seperti apa,” ujar Misbakhun dalam keterangannya, Sabtu (10/2/2018).

Legislator Golkar itu menambahkan, kandidat calon gubernur BI juga sudah semestinya loyal kepada Presiden Jokowi selaku kepala negara. Dengan demikian, kebijakan moneter bank sentral bisa sinkron dengan kebijakan fiskal pemerintah.

“Sehingga bauran kebijakan moneter dan fiskal membuat pertumbuhan ekonomi bisa menopang kesejahteraan rakyat,” dia menambahkan.

Lebih lanjut Misbakhun mengatakan, Gubernur BI mendatang sebaiknya figur yang bersih dari pengaruh kekuasaan sebelumnya. Dengan demikian Gubernur BI yang baru nanti tidak punya rekam jejak dengan kekuasaan masa lalu.

“Jangan sampai punya agenda tersembunyi kebijakan di bidang moneter yang akan menggerogoti kebijakan ekonomi nasional yang digariskan oleh presiden dengan bersembunyi di balik alasan independensi BI dalam merumuskan kebijakan moneter,” kata Misbakhun.

Yang juga tidak kalah penting, kata Misbakhun, figur gubernur Bank Indonesia juga tidak boleh satu klik dengan menteri keuangan yang sedang menjabat. Hal itu demi meminimalkan risiko dan menghindari kongkalikong dalam pengambilan kebijakan ekonomi strategis dan penting pada masa-masa krisis.

“Dengan demikian pengalaman seperti kasus bailout Bank Century tidak terulang di masa depan,” ujarnya.

Misbakhun merasa perlu menyampaikan sejumlah warning itu karena Indonesia memiliki pengalaman tentang kebijakan rasio kredit terhadap nilai agunan atau loan to value (LTV) untuk mengindari bubble economy yang justru menghambat pertumbuhan ekonomi. Selain itu, pengalaman selama ini menunjukkan BI sering terlalu lama menurunkan suku bunga acuan atau BI rate.

“Sehingga program single digit rate di sektor perbankan terlambat diterapkan padahal pemerintah telah berkali-kali meminta Bank Indonesia menurunkan BI rate,” katanya.

Mantan pegawai Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) itu menambahkan, pengalaman tersebut yang menjadi dasar baginya untuk mendorong Presiden Jokowi bertindak tepat dalam memilih calon gubernur BI.

“Figur gubernur Bank Indonesia haruslah sosok yang punya pengalaman bekerja bersama Presiden Jokowi di bidang ekonomi dan tidak pernah diragukan loyalitas kepada kepala negara. Posisi sebagai kepala negara membuat presiden bertanggung jawab atas semua penyelenggaraan negara,” pungkasnya.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) masih mempertimbangkan nama calon Gubernur Bank Indonesia (BI) yang akan diajukan kepada DPR. Hal ini menyusul habisnya masa jabatan‎ Agus Martowardojo pada Mei 2018.

Selain nama Agus yang digadang-gadang kembali ‎masuk dalam bursa pencalonan Gubernur BI, ada tiga nama lainnya.

Ketiga nama tersebut antara lain Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, mantan Menteri Keuangan Chatib Basri, serta Deputi Gubernur BI Perry Warjiyo.

Ketua Tim Ahli Wakil Presiden, Sofjan Wanandi mengatakan, ada kriteria yang menjadi penilaian Presiden Jokowi dalam memilih nama calon Gubernur BI. Salah satunya yang mampu menjaga stabilitas moneter, terlebih memasuki tahun politik.

‎"Kita enggak boleh terpengaruh dengan tahun politik, kondisi moneter itu harus kita jaga betul supaya ada kestabilan. Itu harus dibedakan, maka BI itu harus terpisah dengan pemerintah karena itu (moneter) harus dijaga," ujar dia di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Jumat (9/2/2018).

Selain itu, ujar dia, pemerintah juga akan mencari sosok yang mampu bekerja sama dengan pemerintah, khususnya Menteri Keuangan. Hal ini dianggap penting untuk menjaga kondisi ekonomi Indonesia ke depan.

"Pemerintah juga harus mencari Gubernur BI yang bisa bekerja sama dengan Menteri Keuangan, karena fiskal dan moneter ini penting sekali harus bersama-sama, ditambah lagi OJK dikit. Itu sudah dibicarakan kelebihan dan kekurangan satu sama lain," tandas dia.