3 Saran ADB buat Genjot Produktivitas Tenaga Kerja RI

ADB melihat Indonesia tak hanya menciptakan angkatan kerja lebih terampil, tetapi juga menyesuaikan dengan perkembangan teknologi.

oleh Bawono Yadika diperbarui 20 Feb 2018, 18:03 WIB
Diterbitkan 20 Feb 2018, 18:03 WIB
20160119-Buruh-Tembakau-AFP
Karyawan bekerja di sebuah perusahaan rokok lokal Indonesia yang mempekerjakan 600 pekerja perempuan di Malang, Jawa Timur (29/1/2013). (AFP/AMAN Rochman)

Liputan6.com, Jakarta - Asian Development Bank (ADB) merilis buku berjudul Indonesia: Enhancing Productivity through Quality Jobs. Isi buku ini menyasar tiga isu penting di Indonesia.

Wakil Presiden ADB, Bambang Susantono, menuturkan ada tiga pesan utama buku tersebut. Pertama, pentingnya peningkatan pendidikan dan pengembangan keterampilan. Kedua, kebijakan publik harus mendukung kota untuk meningkatkan produktivitas.

"Serta upaya berkelanjutan penyempurnaan institusi dan peraturan pasar ketenagakerjaan guna pilihan kerja yang luas dan penghasilan lebih baik bagi para pekerja," kata dia, Selasa (20/2/2018).

Ia menambahkan, Indonesia tak hanya menciptakan angkatan kerja yang lebih terampil, tetapi juga perlu menyesuaikan dengan perkembangan teknologi global yang cepat.

"Selain itu perbaikan keterampilan yang diperlukan," kata dia.

Sementara itu, Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan, dan Daya Saing Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Rudy Salahudin, mengungkapkan pentingnya buku ADB ini bagi pemerintah Indonesia.

"Ini akan menjadi input yang baik bagi perkembangan pemerintah Indonesia," ucap dia.

Seperti diketahui, buku ADB berjudul Indonesia: Enhancing Productivity through Quality Jobs fokus pada kebijakan yang mengidenfikasi pada penciptaan lapangan kerja yang lebih baik di pasar tenaga kerja, meningkatkan produktivitas tenaga kerja, dan memfasilitasi adaptasi para pekerja terhadap tantangan dunia digital. Isu ini dibahas melalui supply dan demand dari pasar tenaga kerja Indonesia.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

 

ADB: Deregulasi Masih Jadi PR Besar Pemerintah

Kemenhub Jalin Kerjasama Dengan Asian Development Bank
Vice-President for Knowledge Management and Sustainable Development of the Asian Development Bank (ADB), Bambang Susantono memberikan paparan sebelum penandatangan MoU dengan Kementerian Perhubungan di Jakarta, Rabu (22/11). (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Sebelumnya, Asian Development Bank (ADB) memaparkan beberapa pekerjaan rumah yang harus dilakukan pemerintah Indoensia di 2018. Salah satunya dalam hal deregulasi.

Vice President Asian Development Bank (ADB) Bambang Susantono mengatakan memang saat ini sudah banyak paket kebijakan yang dikeluarkan pemerintah. Hanya saja, implementasi di lapangan, terutama di daerah, belum terasa.

Bambang mengatakan hal ini karena banyak pengusaha yang mengeluhkan masih panjang dan rumitnya kepengurusan di beberapa daerah.

"Ada pekerjaan rumah besar di mana konsistensi atau kebijakan di pusat baik, tapi aktualisasi pelaksanaan di lapangan perlu diperbaiki, terutama di daerah," kata Bambang di Hotel Grand Hyatt, Jakarta, Selasa, 20 Februari 2018. Dalam meningkatkan daya saing ekonomi Indonesia, menurut Bambang, pemerintah dan para pengusaha harus saling mendukung.

Pemerintah harus memberikan kemudahan investasi. Di sisi lain dengan banyaknya investasi, peluang kerja banyak tercipta sehingga ekonomi terus meningkat.

Selain itu, beberapa tantangan yang masih dihadapi untuk 2018, di antaranya meningkatkan fundamental ekonomi untuk menghadapi sentimen global. Termasuk salah satunya meningkatkan kualitas ekspor dan menjaga inflasi.

"Kedua, adalah revolusi industri 4.0, di mana infrastruktur dasar tetap terus dibangun seperti penyediaan air bersih, sanitasi, tapi di saat yang bersamaan kita harus siapkan broadband virtual connect. Negara lain sudah bangun ini, sementara kita?" ucap mantan Wakil Menteri Perhubungan itu.

Lanjutkan Membaca ↓
Loading

Video Pilihan Hari Ini

Video Terkini

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya