Banyak Kecelakaan Kerja, Menteri Rini Siap Rombak Direksi BUMN Karya

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno membuka peluang untuk melakukan perombakan terhadap jajaran direksi di tubuh BUMN Karya. Hal ini menyusul maraknya kecelakaan kerja yang terjadi sejak pertengahan tahun lalu, termasuk ambruknya tiang penyangga Tol Becakayu yang digarap PT Waskita Karya Tbk.  

Rini mengungkapkan, di dalam BUMN Karya seperti Waskita Karya, dibutuhkan satu direktorat tambahan yang bertanggung jawab terhadap keamanan dan keselamatan kerja.

"Kan sebentar lagi mau rapat pemegang saham, saya mau melihat bahwa mungkin perlu ada satu direktorat yang bertanggung jawab secara menyeluruh secara keamanan‎," ujar dia di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (20/2/2018).

Menurut Rini Soemarno, selama ini tanggung jawab soal keselamatan dan keamanan kerja sebuah proyek infrastruktur hanya dibebankan kepada general manager (GM) proyek tersebut. Padahal, seharusnya pengawasan dan tanggung jawab ini harus diemban dari tingkat pusat.

"Kalau dulu itu secara konstruksi, kalau di satu titik umpamanya di Pejagan-Pemalang, itu ada GM-nya, nah GM-nya itu bertanggung jawab menyeluruh, termasuk keselamatan. Tapi menurut saya mungkin yang terbaik keselamatan itu harus dari pusat, jadi selalu independen bisa melihat," kata dia.

Dia mengungkapkan, pembentukan direktorat baru tersebut akan dilakukan segera. Dengan demikian, diharapkan masing-masing BUMN Karya bisa mengontrol keselamatan dan keamanan kerjanya secara lebih baik.

"Saya menekankan semua ke (BUMN) karya-karya untuk betul-betul mengonsentasikan diri untuk meningkatkan atensinya mengenai keselamatan. (Strukturnya?) Ini yang nanti kita pikirkan, apakah direksi atau di bawah dirut (direktur utama)," tandas Rini Soemarno. 

Tonton Video Pilihan di Bawah Ini:

Presiden Joko Widodo atau Jokowi meminta Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengevaluasi seluruh proyek infrastruktur yang kini masih dalam tahap pengerjaan. Hal ini perlu dilakukan menyusul peristiwa kecelakaan kerja di sejumlah proyek pembangunan.

"Ya ini keputusan di Kementerian PU untuk saya kira untuk evaluasi total," kata Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Selasa (20/2/2018).

Jokowi mengaku perlu pengetatan terhadap seluruh proyek pembangunan infrastruktur yang saat ini masih dalam tahap pengerjaan. Mantan Gubernur DKI Jakarta ini juga sudah menyampaikan hal tersebut kepada Menteri Basuki.

"Tapi apa pun, pekerjaan yang dikerjakan secara normal atau secara cepat, semuanya butuh pengawasan manajemen kontrol yang tepat, yang detail. Tadi pagi saya sampaikan ke Kementerian PU seperti itu," kata Jokowi.

Jokowi mengaku belum mengambil keputusan terkait kemungkinan moratorium sementara terhadap proyek pembangunan yang masih berjalan. Ia menyerahkan sepenuhnya ke Menteri Basuki.

"Karena memang pekerjaannya banyak sekali, buanyak sekali. Ada yang jadinya masih 2023, ada yang 2020, ada yang untuk ngejar Asian Games, ya memang seperti itu," Jokowi memungkasi.