Warga Tuban Dapat Upah Rp 120 Ribu per Hari dari Program Padat Karya Tunai

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melaksanakan Program Padat Karya Tunai (PKT) di Desa Bunut, Kecamatan Widang, Kabupaten Tuban, Provinsi Jawa Timur. PKT Tunai bertujuan meningkatkan jumlah uang yang beredar di desa dengan bertambahnya pendapatan dan daya beli masyarakat desa.

Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono mengatakan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) langsung memantau program PKT di berbagai daerah di Indonesia. 

"Kementerian PUPR pada 2018 telah dianggarkan sebesar Rp 11,3 triliun untuk program PKT ini," kata dia dalam keterangan resminya di Jakarta, Jumat (9/3/2018). 

Sementara itu, Direktur Jenderal Sumber Daya Air Kementerian PUPR, Imam Santoso menambahkan, ada beberapa kegiatan padat karya dalam program ini, yaitu irigasi kecil, pemeliharaan jalan nasional, jalan produksi, dan bedah rumah. Upah yang diberikan di Kabupaten Tuban sebesar Rp 120 ribu untuk tukang dan Rp 95 ribu untuk pekerja per hari. 

Program padat karya tunai di Desa Bunut terdiri dari PKT Irigasi yang merupakan bagian Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air (P3-TGAI) dan Pekerjaan Operasi dan Pemeliharaan (OP) Irigasi pada areal pertanian seluas 85 hektare (ha) yang dibiayai melalui anggaran Direktorat Jenderal Sumber Daya Air.

Para petani yang tergabung dalam perkumpulan Berkah Tani mengerjakan perbaikan saluran irigasi sepanjang 900 meter yang dikerjakan oleh 150 orang setiap hari dan akan selesai dalam dua bulan. Alokasi anggaran program padat karya tunai untuk irigasi kecil Kementerian PUPR di Provinsi Jawa Timur sebesar Rp 117 miliar di 519 lokasi. 

Selain itu, di lokasi yang sama juga dilakukan PKT jalan produksi yang dibiayai Ditjen Cipta Karya melalui Program Pembangunan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW). Kegiatan yang dilakukan yaitu pekerjaan jalan beton dengan mutu K-175 sepanjang 277 meter dan lebar tiga meter, pekerjaan timbunan tanah sepanjang 849 meter, pekerjaan talud pasangan batu sepanjang 378 meter dengan total biaya sebesar Rp 600 juta.

Jumlah pekerja per hari yang terlibat adalah 20 orang, dengan lama pekerjaan selama tiga bulan. Secara keseluruhan, Kementerian PUPR mengalokasikan anggaran PISEW di Provinsi Jawa Timur pada tahun ini sebesar Rp 70,8 miliar untuk 118 Kecamatan.

Sementara untuk PKT bedah rumah bagi 50 rumah di Tuban dilakukan di Desa Ngadirejo, Kecamatan Widang, dengan anggaran Rp 750 juta. Kementerian PUPR mengalokasikan PKT bedah rumah di Jawa Timur bagi 9.400 unit senilai Rp 141 miliar di 327 desa.

Program ini adalah Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Ditjen Penyediaan Perumahan yang bertujuan memperbaiki kualitas rumah yang tidak layak huni menjadi layak huni.

Sedangkan yang berasal dari anggaran Ditjen Bina Marga, yakni PKT pemeliharaan jalan juga dilakukan di beberapa kota, seperti di Kabupaten Gresik di mana melibatkan sebanyak 312 orang, Lamongan sebanyak 279 orang, dan Tuban sebanyak 182 orang.

Keseluruhan total dana yang dikeluarkan untuk program padat karya tunai di Tuban adalah senilai Rp 13,4 miliar. Kegiatan yang dilakukan yakni pemotongan rumput, pembersihan drainase, serta pengecatan median jalan. Para pekerja yang dilibatkan juga merupakan warga setempat.

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo mengatakan, pemerintah akan mengawal secara ketat alokasi anggaran untuk Program Padat Karya Tunai (cash for work), yang merupakan bagian dari Program Dana Desa.‎

Menurut dia, pemerintah telah sepakat untuk mengalokasikan 30 persen anggaran Dana Desa untuk program cash for work. Jika pada tahun ini pemerintah menyiapkan Dana Desa sebesar Rp 60 triliun, itu artinya ada Rp 18 triliun yang dialokasikan untuk program tersebut.

"Pada tahap awalnya, program tersebut akan berfokus pada 100 desa terlebih dahulu," ujar dia di Jakarta, Jumat (2/2/2018).

Selain itu, lanjut Eko, Dana Desa yang digelontorkan pemerintah juga akan disebar ke 1.000 desa di 100 kabupaten melalui tiga tahap. Dari dana itu, diharapkan mampu membiayai pembangunan desa, termasuk untuk kegiatan Padat Karya Tunai.‎

"Jadi ada afirmasi untuk desa yang tertinggal dan penduduknya, itu bisa mendapatkan Rp 3,5 miliar untuk dananya," kata dia.

Eko juga mengungkapkan, seluruh kementerian dan lembaga terkait juga telah mendapatkan pengarahan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) tentang pemanfaatan Dana Desa. Presiden menginginkan agar dana desa mampu menggerakkan perekonomian desa.

"Kita lakukan sosialisasi masih melalui perangkat desanya di beberapa kabupaten ini, kita lakukan bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri, Bappenas dan Kementerian Keuangan melakukan sosialisasi di setiap provinsi kabupaten. Sosialisasi cukup efektif selama tiga tahun ini," tandas dia.