Jokowi Kembali Sederhanakan Regulasi Investasi

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah Indonesia akan kembali melakukan reformasi di bidang ekonomi dan investasi. Langkah tersebut diharapkan bisa mendorong peningkatan investasi di Indonesia secara signifikan.

Hal tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan usai mendampingi Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerima delegasi US-ASEAN Business Council di Istana Merdeka.‎

"Memang ada lagi Presiden mau kasih ada reformasi ekonomi dalam bentuk lain," ujar dia di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (13/3/2018).

Menurut Luhut, reformasi perizinan tersebut berbeda dengan Single Submission yang akan diluncurkan dalam waktu dekat. Namun, dia belum mau menjelaskan secara detail bentuk dari reformasi perizinan tersebut.

"(Bentuknya apa?) Ya enggak tahu. Beda (dengan single submission). Kalau single submission itu sudah," kata dia.

Namun, kata Luhut, reformasi perizinan tersebut salah satunya terkait dengan penyederhanaan aturan di dalam negeri. Dengan demikian, iklim investasi di Indonesia bisa bersaing dengan negara lain.

"Iya penyederhanaan regulasi, sekarang kita intinya semua negara ASEAN ini kita lihat, jangan kita membuat regulasi yang tidak kompetitif dengan negara ASEAN, nanti kita kalah," tandas dia.

Sebelumnya, Presiden Jokowi menargetkan persiapan sistem perizinan terintegrasi (single submission) selesai pada akhir Maret 2018. Dengan demikian, sistem tersebut bisa segera berjalan.

Jokowi mengungkapkan, keberadaan sistem ini sangat penting. Sebab, sistem tersebut akan mendorong pertumbuhan investasi di dalam negeri.

"Saya juga ingin agar pada akhir bulan ini yang berkaitan dengan single submission untuk mendorong investasi, untuk memberikan insentif-insentif kepada investasi betul-betul harus bisa kita selesaikan," ujar dia di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada 5 Maret 2018.

Jokowi menuturkan, masuknya lebih banyak investasi ke dalam negeri, akan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang lebih baik.

"Karena dengan ini  kita bisa mendorong pertumbuhan ekonomi kita menjadi lebih baik lagi," kata Jokowi.

Oleh sebab itu, agar sistem ini segera rampung, diperlukan koordinasi dan konsolidasi pemerintah mulai dari pusat hingga daerah. Sebab, sistem ini akan mengintergrasikan proses perizinan investasi mulai dari pusat hingga ke daerah.