Jokowi Targetkan Izin Investasi Terintegrasi Rampung Akhir Maret

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menargetkan persiapan sistem perizinan terintegrasi (single submission) selesai pada akhir Maret 2018. Dengan demikian, sistem tersebut bisa segera berjalan.

Jokowi mengungkapkan, keberadaan sistem ini sangat penting. Sebab, sistem tersebut akan mendorong pertumbuhan investasi di dalam negeri.

"Saya juga ingin agar pada akhir bulan ini yang berkaitan dengan single submission untuk mendorong investasi, untuk memberikan insentif-insentif kepada investasi betul-betul harus bisa kita selesaikan," ujar dia di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (5/3/2018).

Jokowi menuturkan, dengan masuknya lebih banyak investasi ke dalam negeri, maka akan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang lebih baik.

"Karena dengan ini  kita bisa mendorong pertumbuhan ekonomi kita menjadi lebih baik lagi," kata Jokowi.

Oleh sebab itu, agar sistem ini segera rampung, diperlukan koordinasi dan konsolidasi pemerintah mulai dari pusat hingga daerah. Sebab, sistem ini akan mengintergrasikan proses perizinan investasi mulai dari pusat hingga ke daerah.

"Koordinasi dan konsolidasi adalah kunci. Oleh sebab itu menteri, menko dan seluruh kepala lembaga harus betul-betul memperhatikan dua hal itu yaitu konsolidasi dan koordinasi," kata dia.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menargetkan percepatan proses perizinan berusaha dan berinvestasi bisa mulai diterapkan pada Maret 2018. Hal ini menyusul rampungnya sistem perizinan terintegrasi atau single submission.

Jokowi menuturkan hal itu saat memimpin rapat terbatas (ratas) terkait investasi di Kantor Kepresidenan, Jakarta.

"Ratas sore ini kita akan berbicara mengenai untuk investasi di semua bidang. Dalam rangka menarik minat investasi, minat investor untuk berinvestasi di negara kita Indonesia," ujar dia di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Selasa 20 Februari 2018.Jokowi mengungkapkan, sejauh ini dirinya telah melihat beberapa kementerian dan lembaga (K/L) telah memangkas regulasi dan aturan yang dinilai menghambat masuknya investasi ke dalam negeri.

"Saya minta langkah ini terus diteruskan, dan dilanjutkan sampai ke provinsi, kabupaten dan kota," kata dia.

Selain pemangkasan regulasi, lanjut dia, pemerintah juga tengah menggodok insentif yang bisa ditawarkan kepada para investor agar mau menanamkan modalnya di Indonesia. Insentif tersebut dapat berupa keringanan pembayaran pajak, seperti tax allowance maupun tax holiday.

"Saya juga dikalkulasi insentif-insentif apa yang bisa ditawarkan kepada investor, baik investor di dalam negeri maupun di luar. Misalnya terkait dengan pemberian tax holiday, tax allowance yang lebih menarik bagi investasi. Dan saya minta segera ini dilakukan kalkulasi bersama-sama oleh Menteri Keuangan, dan seluruh kementerian yang terkait, Menko Perekonomian," kata dia.

Menurut Jokowi, sebenarnya insentif ini telah ada sejak beberapa tahun terakhir, tapi sayangnya masih sedikit investor yang memanfaatkan insentif ini.

"Karena laporan yang saya terima, sebetulnya skema insentif untuk tax holiday dan tax allowance ini sudah ada. Tapi pemanfaatannya masih sangat rendah. Oleh sebab itu, perlu dievaluasi. Insentif-insentif investasi lainnya yang telah diluncurkan sebelumnya dalam paket-paket kebijakan kita juga saya minta dikawal khusus, kawal eksekusinya di lapangan, dan ini bisa menjadi bagian dari langkah-langkah perbaikan kita dalam kemudahan berusaha," jelas dia.

Jika semua persiapan ini sudah rampung dilakukan, kata Jokowi, maka kemudahan bagi investor dalam mengurus perizinannya bisa mulai berjalan pada Maret mendatang, berbarengan dengan diluncurkannya program single submission.

"Pak Menko Ekonomi juga sudah melaporkan mengenai perkembangan selesainya single submission. Saya kira kalau ini nantinya juga bisa selesai, bulan-bulan Maret saya kira ini akan lebih mempercepat proses-proses perizinan berusaha yang ada di negara kita Indonesia," kata dia.