LPPNU Acungi Jempol Jokowi Bangun Infrastruktur hingga Pangkas Perizinan

Liputan6.com, Jakarta - Lembaga Pengembangan Pertanian Nahdlatul Ulama (LPPNU) meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk terus membangun infrastruktur di Indonesia. Alasannya, pembangunan infrastruktur telah memberi dampak positif terhadap perekonomian daerah maupun nasional. 

Ketua LPPNU, Marwan Jafar mengatakan pembangunan infrastuktur yang saat ini gencar dilakukan memberi dampak positif pada perekonomian, termasuk para petani.

"Ini upaya LPPNU untuk mengapresiasi kebijakan pemerintah dalam konteks membangun infrastruktur secara nasional, sehingga tercipta konektivitas yang baik. Di mana dengan banyaknya bendungan yang dibangun, saluran irigasi, para petani kita jadi lebih sejahtera," ungkapnya dalam diskusi di Jakarta, Selasa (20/3).

"Misalnya ada petani kita yang banyak mengeluhkan soal air, dengan bendungan dan irigasi yang dibuat, itu soal air akan terpenuhi. Di musim kering dengan punya waduk di musim kering kita masih bisa menanam," Marwan menambahkan. 

Karena itu, kata dia, jika pemerintah terus fokus membangun infrastruktur, perlahan tapi pasti pembangunan ekonomi, terutama di daerah dapat lebih baik.

"Kalau kita kita secara maksimal memang belum, tapi secara pelan kita harapkan dapat terpenuhi. Harus lebih kerja keras lagi," ucap Marwan. 

Selain itu, upaya pemerintah untuk memangkas perizinan di berbagai sektor, menurut Marwan patut diacungi jempol.

"Izin itu harus dipersingkat. Diperpendek supaya tidak berbelit-belit. Dari bulan jadi hari misalnya, itu kemajuan yang patut diapresiasi," ujar dia.

Meskipun demikian, kerja sama dan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah tetap harus dijalankan bahkan diperkuat. Jangan sampai program-program yang telah disiapkan oleh pusat, malah tidak dapat dieksekusi di daerah karena kurangnya koordinasi.

"Kerja sama, sinergitas, terus ditingkatkan. Kalau masih ada pemerintah daerah, bupati, wali kota yang masih bandel ya harus dijewer," tandas Marwan. 

Maraknya berbagai proyek infrastruktur di Tanah Air mau tidak mau membutuhkan biaya yang besar. Hal itu tidak ditampik Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati.

Menurut dia, dana dari APBN tidak akan cukup untuk membiayai seluruh pembangunan yang salah satunya digalakkan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Bentuk pendanaan lain seperti investasi dari swasta dan pinjaman.

"Kalau kita ingin menyelesaikan proyek infrastruktur lebih cepat, kita harus menggunakan blending financing (beragam macam bentuk pembiayaan), seperti melakukan pinjaman dan mengembalikannya dalam 12 tahun ke depan," jelas dia di Jakarta, Kamis (15/3/2018).

Pembangunan infrastruktur adalah hal yang tidak bisa ditunda, karena fasilitas hasil proyek tersebut nantinya akan berdampak terhadap kelancaran ekonomi negara. "Kalau hanya menunggu APBN dan APBD, itu selesainya lama," tambah dia.

Dia turut memuji bentuk pembiayaan yang dilakukan SMI dengan memadukan berbagai aspek, mulai dari aspek finansial, legal dan kelembagaan.

Dia juga mengimbau kepada BUMN pemberi dana dan investasi proyek infrastruktur itu agar ikut membiayai proyek-proyek kecil semisal pembangunan pasar dan jalan raya.

"Saya harap, SMI mau masuk ke bidang-bidang infrastruktur dasar seperti pengadaan air bersih. Itu nanti ada benefitnya juga, khususnya di sektor Pariwisata," pungkas dia.