Kementerian PANRB Bakal Tertibkan Guru PNS Jadi Pejabat Struktural

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Asman Abnur, memberikan pengarahan dan pembekalan kepada Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Dalam kesempatan tersebut, Asman menyoroti, kebutuhan guru PNS yang masih kurang di seluruh Indonesia. Salah satu penyebabnya adalah banyak guru yang telah diangkat menjadi PNS malah beralih menjadi pejabat struktural. Asman bercerita, pernah menemukan guru PNS menjadi kepala dinas perhubungan.

"Cuma saya pikir karena kelemahan kita selama ini adalah data. Banyak guru-guru kita sekarang bukan lagi profesi guru. Tapi sudah menjadi pejabat struktural bahkan ada yang menjadi kepala dinas perhubungan," ujar Asman di Kantor Kemendikbud, Jakarta, Senin (26/3).

Umumnya peralihan ini diakibatkan oleh keterlibatan PNS dalam pemilihan kepala daerah.

"Jadi kalau kita tanya kepala dinasnya, kamu kenapa kok bisa jadi kepala dinas perhubungan? Jawabnya karena jadi tim suksesnya bupati dan walikota. Maka diangkat jadi kepala dinas," jelas dia.

Asman menegaskan, ke depan hal-hal seperti ini harus ditertibkan. Sebab apabila tidak ditertibkan kebutuhan PNS akan terus kurang padahal pemerintah terus berupaya agar kebutuhan tercukupi.

"Hal seperti ini mau kita tertibkan Pak Menteri (Menteri Pendidikan Muhajir Effendy-red). Karena kalau setiap tahun diambil, tenaga guru akan berkurang terus," ujar dia.

Reporter: Anggun Situmorang

Sumber: Merdeka.com

Sebelumnya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Asman Abnur tengah berupaya memperbaiki kualitas sumber daya manusia (SDM), khususnya bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di pusat maupun daerah. Setiap PNS yang diangkat nantinya betul-betul memiliki kompetensi memadai.

"Kita sedang memperbaiki sumber daya manusia, mulai dari rekrutmen, pelatihan, dan penempatan pejabat pimpinan tinggi," kata Asman di Jakarta, Minggu 4 Maret 2018.

Pemerintah, diakuinya akan melakukan kontrol atau pengawasan secara ketat sehingga tidak ada lagi kongkalikong sampai Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) dalam penerimaan PNS dari tingkat bawah sampai pimpinan.

"Dengan kontrol ketat, diharapkan kita tidak menemukan lagi Kepala Dinas di daerah yang berasal dari guru agama. Diangkat jadi Kepala Dinas Perhubungan misalnya karena tim sukses Bupati, tidak boleh lagi ukurannya itu. Hanya kompetensi yang bisa jadi ukuran," tegas Asman.

Dia pun mengusulkan kepada Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi untuk memasang CCTV pada sentra-sentra layanan publik."Di sentra layanan publik dipasang CCTV. Supaya tidak ada lagi tawar-menawar, tidak bisa diajak kompromi, dan Menhub bisa memonitor pekerjaan ASN atau PNS yang bekerja di bidang pelayanan publik," ujar dia.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini: