Gubernur BI Keluhkan Buruknya Pengelolaan Arsip di Pemda

Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus Martowardojo menuturkan, kalau pengelolaan arsip di tingkat pemerintah daerah masih kurang baik.

oleh Ilyas Istianur Praditya diperbarui 09 Apr 2018, 15:07 WIB
Diterbitkan 09 Apr 2018, 15:07 WIB
Kompak Kenakan Selendang, Bos IMF dan Sri Mulyani Buka Konferensi Internasional
Gubernur BI Agus Martowardojo memberi pidato saat pembukaan High - Level International Conference di Jakarta, Selasa (27/2). Konferensi internasional tingkat tinggi ini bertemakan "Models in a Changing Global Landscape". (Liputan6.com/JohanTallo)

Liputan6.com, Jakarta - Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus Martowardojo menuturkan, kalau pengelolaan arsip di tingkat pemerintah daerah masih kurang baik.Ia menilai, pengelolaan arsip dinilai masih salah satu hal yang sepele.

“Pengelolaan arsip di pemerintah daerah buruk sekali. Ada pemerintah daerah yang tertib, tapi pemerintah daerah yang baru akibat pemekaran, sistemnya buruk sekali. Padahal pengelolaan arsip di negara lain, kapal dagang, kapal komersial, semua dicatat perjalanannya. Semua diserahkan kepada lembaga arsip,” ujar Agus, saat ditemui pada acara penyerahan penghargaan di bidang kearsipan yaitu dari lembaga Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) dan sertifikat Statement of Compliance ISO 15489:2016, Senin (9/4/2018).

Agus Martowardojo menilai, keberadaan dokumen yang disampaikan dijadikan sumber informasi dan referensi maupun dokumen baru yang diciptakan merupakan landasan otentik bagi akuntabilitas pelaksanaan tugas sebuah instansi.

Oleh karena itu, pelestarian arsip perlu dilakukan dengan konsisten dan baik agar jejak langkah institusi dalam membangun kinerja dapat diabadikan, diwariskan, serta dijadikan landasan berpijak kuang untuk mewujudkan visinya.

Sementara itu, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur menuturkan, pengelolaan arsip di sebuah negara bisa dijadikan indikator pengelolaan negara tersebut baik atau tidak.

“Pengelolaan arsip yang buruk, maka tata kelola pemerintahan juga buruk dan tidak sesuai dengan harapan,” kata Asman.

 

Pengelolaan Arsip Jadi Indikator Pemerintahan

(Foto:Merdeka.com/Anggun S)
Menteri PANRB Asman Abnur (Foto;Merdeka.com/Anggun S)

Sebelumnya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Asman Abnur, menuturkan, pengelolaan arsip di sebuah negara bisa dijadikan indikator pengelolaan negara tersebut baik atau tidak.

Asman menyampaikan hal tersebut dalam sambutannya saat penyerahan penghargaan di bidang kearsipan dari lembaga Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) dan sertifikat Statement of Compliance ISO 15489:2016 Records Management dari Technischer Überwachungs Verein (TÜV SÜD) Singapore, untuk 9 (sembilan) satuan kerja di Bank Indonesia.

“Pengelolaan arsip yang buruk, maka tata kelola pemerintahan juga buruk dan tidak sesuai dengan harapan,” kata Asman di Gedung Bank Indonesia, Senin 9 April 2018.

Hal senada dikatakan, Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo. Agus menuturkan, saat ini seluruh pemerintahan di Indonesia belum memiliki sistem kearsipan yang cukup baik. Ada yang baik dan masih ada yang menganggap hal ini satu hal sepele.

Agus mencontohkan, salah satu pengelolaan arsip yang masih kurang adalah di tingkat pemerintah daerah.

"Pengelolaan arsip di pemerintah daerah buruk sekali. Ada pemerintah daerah yang tertib, tapi pemerintah daerah yang baru akibat pemekaran, sistemnya buruk sekali,” ujar Agus.

 

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

 

Lanjutkan Membaca ↓
Loading

Video Pilihan Hari Ini

Video Terkini

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya