Sri Mulyani: Pemerintah Tak Akan Biarkan Aksi Teror Ganggu Ekonomi RI

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan bahwa pemerintah tidak akan membiarkan aksi teror memengaruhi perekonomian Indonesia yang saat ini sudah cukup baik. Ia memastikan pemerintah akan sigap menangani aksi radikal yang menebar teror di Indonesia.

Sri Mulyani mengatakan, ‎Indonesia harus menjaga persepsi keamanan saat kondisi perekonomian global sedang bergejolak. Oleh karena itu, penanganan aksi teror harus dilakukan untuk menciptakan kenyamanan.

"Jadi dari sisi tindakan yang dilakukan teroris di mana itu terjadi di berbagai negara, kita berharap penanganan ini bisa menimbulkan kenyamanan bagi investor dan menjadi tanda bahwa Indonesia bisa menjaga keamanan," kata Sri, di Kantor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Jakarta, Senin (14/5/2018).

‎Pemerintah tidak akan membiarkan ‎aksi teror menghilangkan persepsi positif terhadap perekonomian Indonesia. Menurutnya, kondisi ekonomi Indonesia saat ini sedang membaik. Hal tersebut tecermin dalam kondisi moneter yang kondusif dan perekonomian masyarakat yang menggeliat.

"Tentu kita berkepentingan untuk tidak membiarkan suatu teror itu, kemudian menghilangkan kepercayaan dan persepsi positif pada ekonomi kita," tuturnya.

Menurut Sri Mulyani, pemerintah terus mendukung penanganan teroris yang dilakukan aparat keamanan TNI, Polri, dan Badan Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT) agar keamanan kembali stabil. Langkah tersebut dapat meredam kekhawatiran masyarakat terhadap keamanan Indonesia dan menjamin kepercayaan pihak luar. 

Terlebih, Indonesia akan menjadi tuan rumah pertemuan Word Bank dan IMF pada Oktober 2018.

‎"Kita harus bisa mengembalikan keamanan yang ada di dalam negeri, karena tahun ini kita semua tahu bahwa akan masuk tahun politik, pilkada, Asian Games, pertemuan IMF-WB," paparnya.

Sebelumnya, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mewaspadai gangguan terorisme atau bom Surabaya dan bom Sidoarjo pada fasilitas umum. Salah satunya dengan memaksimalkan pengamanan.

Sekretaris Jenderal Kemenhub Djoko Sasono mengatakan, Kemenhub telah menerapkan standar operasi pengamanan, ‎menyesuaikan dengan meningkatnya situasi keamanan akibat gangguan teroris.

‎"Kita terapkan SOP sesuai keadaan yang berkembang," kata Djoko di kantor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Jakarta, Senin (14/5/2018).

Djoko melanjutkan, peningkatan keamanan sudah dilakukan, dengan mengerahkan TNI dan Polri untuk menjaga fasilitas umum, seperti pelabuhan, bandara, terminal, dan stasiun.

"Kemarin bapak menteri juga sudah melakukan upaya dan pengecekan di beberapa lokasi. Ini tentunya memberikan insurance bahwa kita telah menerapkan standar sekuriti yang maksimal," ‎ia melanjutkan.

Menurut Djoko, pengamanan dititikberatkan pada gerbang keluar masuknya orang dari daerah atau luar negeri, seperti bandara. Ketika ditanyakan terkait pengaruh aksi teror terhadap jumlah pengguna transportasi umum, dia belum bisa menyebutkan.

"Artinya pada saat orang baru masuk ke kawasan bandara dan lain-lain.‎ Seluruh fasilitas transportasi diminta untuk meningkatkan kewaspadaan (teror bom)," tandasnya.