Kemendag Serahkan Mekanisme Impor Beras ke Bulog

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Perdagangan (Kemendag) menyerahkan mekanisme, waktu, dan jumlah impor beras kepada Perum Bulog. Hal tersebut terkait dengan pernyataan Direktur Utama Bulog Budi Waseso yang akan menunda impor beras sambil menunggu terbitnya data Badan Pusat Statistik (BPS).

Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kemendag Oke Nurwan mengatakan, hasil dalam rapat di Kantor Wakil Presiden sebelumnya menyatakan impor akan dilakukan jika stok beras pemerintah di Bulog berada di bawah 1 juta ton.

Kemudian pada dalam rapat koordinasi terbatas (rakortas) di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian diputuskan untuk membuka keran impor, karena posisi stok saat itu hanya sebesar 700 ribu ton.

"Hasil pertemuan di rapat sebelumnya di Wapres, kajian impor beras itu manakala di bawah 1 juta ton. Sebetulnya (stok beras) yang aman itu 1,5 juta ton.‎ Pada saat diputuskan (impor) posisinya di bawah 1 juta ton, yaitu 700 ribu ton," ujar dia di Jakarta, Selasa (29/5/2018).

Namun, saat ini, lanjut Oke, stok beras pemerintah yang dimiliki Bulog berada di kisaran 1,2 juta ton. Angka tersebut setelah Bulog mendatangkan beras impor dan menyerap beras petani yang masing-masing sebesar 600 ribu ton.

‎"Bulog kan resourcing-nya tidak hanya dari impor, tapi dari dalam juga. Sekarang yang dari dalam dia berhasil mengumpulkan kurang lebih 600 ribu ton. Dari impor yang direalisasikan kurang lebih sudah 600 ribu ton. Itu sudah 1,2 juta ton. Bayangkan kalau tidak impor, kan hanya 600 ribu ton (serapan dari dalam negeri). Sedangkan konsumsi indonesia per bulan 2,5 juta ton," kata dia.

Lantaran stok beras Bulog telah berada di atas 1 juta ton, kata Oke, maka tidak menjadi masalah jika Bulog menunda sementara impor beras. Namun, jika posisi stok kembali berada di bawah 1 juta ton, maka Bulog harus kembali melakukan impor untuk menjaga ketersediaan beras di dalam negeri.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menyatakan Perum Bulog tetap harus melakukan impor beras. Meski sebelumnya Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso menyatakan akan menunda impor beras.

Darmin menyatakan, keputusan soal impor beras telah diambil oleh pemerintah. Sedangkan tugas Bulog menjalankan keputusan tersebut.

"Soal waktu ya (impor). Tapi yang memutuskan kebijakan itu pemerintah. Bukan bulog. Bulog pelaksana," ujar dia pada 28 Mei 2018.

Terkait dengan rencana Bulog untuk menjual beras dalam bentuk sasetan, hal tersebut dikembalikan pada kebijakan internal BUMN tersebut. Namun tujuan pemerintah untuk impor ini adalah untuk menjaga stabilitas harga beras.

"Itu kebijakan di Bulog saja. Intinya, kebijakan keputusan kita minggu lalu, yang pertama, perluas pedagang yang akan menerima operasi pasar beras Bulog. Kedua, turunkan harganya, Rp 500," kata dia.

Darmin berharap kebijakan yang diambil pemerintah seperti dengan membuka keran impor bisa menurunkan harga beras hingga di bawah harga eceran tertinggi (HET).

"Kita minta harus turun harganya. Kalau bisa Rp 9.000, bisa 2-3 kali lipat dari yang dilakukan. Di bawah HET," tandas dia. 

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini: