Upaya Sri Mulyani Tekan Jumlah Kemiskinan dan Kesenjangan di 2019

Liputan6.com, Jakarta Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pemerintah akan fokus mengakselerasi pengurangan angka kemiskinan dan kesenjangan di 2019. Untuk itu, pemerintah akan mendorong peningkatan daya saing, produktivitas dan investasi sehingga mampu memperkuat fundamental ekonomi nasional.

"Pemerintah diarahkan untuk mendorong peningkatan daya saing, produktivitas dan investasi sehingga mampu memperkuat fundamental ekonomi nasional serta pada gilirannya akan secara efektif dapat mengakselerasi pengurangan angka kemiskinan dan kesenjangan," ujarnya di Gedung DPR-MPR, Jakarta, Kamis (31/5/2018).

Sri Mulyani mengatakan, pemerintah secara kontinyu meningkatkan koordinasi dan sinergi dengan Bank lndonesia dalam upaya pengendalian laju inflasi pada tingkat yang rendah untuk menjamin daya beli masyarakat. Di satu sisi, pemerintah juga tetap berupaya agar ketersediaan pasokan barang aman di 2019.

"Pemerintah akan terus meningkatkan ketersediaan pasokan dan kelancaran arus distribusi barang, khususnya produk pangan. Di sisi lain, Pemerintah juga akan tetap memberikan alokasi subsidi dan dana cadangan pangan untuk menjaga daya beli masyarakat," jelasnya.

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia tersebut menambahkan, pemerintah akan mengupayakan peningkatan kerja sama dan koordinasi dengan otoritas terkait, baik dengan Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan dan Lembaga Penjamin Simpanan dalam upaya menjaga stabilitas ekonomi dan sistem keuangan nasional.

"Bauran kebijakan fiskal, moneter, sektor riil serta penguatan pengawasan dan pemantauan lembaga keuangan diharapkan dapat memperkuat stabilitas dan ketahanan perekonomian nasional terhadap tekanan global," tandasnya.

 Reporter: Anggun P. Situmorang

Sumber: Merdeka.com

Menteri Sosial Idrus Marham mengatakan Program Keluarga Harapan (PKH) menjadi salah satu instrumen menekan masalah sosial. PKH diklaim bisa meningkatkan status keluarga dari tidak mampu menjadi mampu.

"Dari data BPS 2017 akhir, terjadi pengurangan angka kemiskinan. Dari 27 juta sekian menjadi 26.580.000 jiwa. Berkurang sekitar 1,2 juta jiwa," kata Idrus, Selasa (29 Mei 2018).

Hal itu ia sampaikan di sela memberi bimbingan pemantapan SDM Program Keluarga Harapan (PKH) 2018 di Sleman, Yogyakarta. Dalam kegiatan itu, Idrus memberi arahan terkait PKH di depan ratusan pendamping.

Politisi Golkar ini menerangkan, angka 26.580.000 jiwa ini setara dengan 10,12 persen penduduk Indonesia. Sehingga jumlah angka kemiskinan berdasarkan data BPS, saat ini adalah 10,12 persen.

"Kita ingin pada akhir periode pertama jabatan Pak Jokowi turun menjadi 9 persen (angka kemiskinan). Kami punya keyakinan ini bisa dilakukan sepanjang para pendamping (PKH) efektif dalam melakukan pekerjaannya," tegasnya.

Idrus menambahkan saat ini jumlah penerima PKH ada 10 juta keluarga. Angka ini menurut Idrus setara dengan 40 juta jiwa. Angka penerima PKH saat ini dianggap Idrus sudah di atas angka kemiskinan yang berada di angka 26 juta jiwa lebih.

"Yang kita lakukan peningkatan indeks penerimanya. Bukan jumlah penerimanya," Idrus menandaskan.

Reporter: Purnomo Edi